Surabaya, Kartanusa – Pakar Hukum UM Surabaya Satria Unggul Wicaksana menyebut debat cawapres sesi terakhir menyisakan sejumlah persoalan.
Yakni, terkait isu ekologis, agraria, pangan, dan masyarakat adat perlu pada standing pembangunan keberlanjutan dan melindungi kelompok rentan seperti pejuang lingkungan, masyarakat terdampak, serta masyarakat adat.
Tiga calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, adu gagasan dan program dalam debat pilihan presiden 2024 yang digelar KPU pada Minggu (21/1/2024).
Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya itu menjelaskan, para cawapres masih terkesan menyerang satu dengan lainnya.
“Muhaimin dan Mahfud MD fokus food estate yang memang dalam kajian ekologis masih sangat diragukan, Gibran membahas hilirisasi serta lebih besar serangan dengan upaya mengolok yang secara konteks dan tata cara debat adalah bagian dari pelanggaran,”ujar Satria, Senin (22/1/2024).
Namun, dalam debat tersebut, Satria menilai layaknya panggung dramaturgi. Menurut dia, apa yang ada di front stage berbeda dengan apa yang ada di back stage.
“Cawapres bisa saling menyerang, namun sebenarnya partai pengusung pasangan koalisi adalah mereka yang mendukung UU Omnibus Law,” ujarnya.
“Di mana kluster lingkungan hidup merusak sektor SDA, UU Minerba, serta UU IKN yang secara ekologis berkelanjutan berdampak pada SDA dan perlindungan kelompok rentan,” tandas Satria.
(Uswatun/AS)
