Saturday, July 13, 2024
spot_img
CleanTexs
20240303_141948
agaddhita
UMcmps
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Polemik IKN

Polemik IKN 

Oleh Ir. Chairul Djaelani, MM. 

(Ketua DPW Gerakan Bela Negara Provinsi Jawa Timur) 

Isu Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalan masalah berat. Polemik ini sampai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Bambang Susantono dan Wakilnya Bapak Dhony Rahajoe, mundur, padahal beliau adalah orang yang riil dan scientific dengan program tersebut.

Hal-hal yang rawan terkait ibu kota di IKN, yang mestinya menjadi perhatian kita adalah :

Pertama, Aspek Pertahanan dan Keamanan dari NKRI.

Dalam pembahasan 3-4 tahun yang lalu di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang bersama Prof. Mulyadi (UB), Prof. Dr. Hary Soegiri, M.BA (Alumni UB), dan saya (Ir. Chairul Djaelani, MM) selaku Ketua DPW GBN (Gerakan Bela Negara) Provinsi Jawa Timur, organisasi mantan pejabat; gabungan TNI; pemerintahan dan perguruan-perguruan tinggi.

Bahwa di dekat IKN, ada Kepulauan Natuna, di sana ada pulau-pulau, yang antara lain diduduki oleh RRC /China dan USA/Amerika. Jadi, IKN rawan keamanan terhadap intervensi Adi Kuasa Dunia, karena dekat sekali dengan IKN.

Apapun bisa terjadi !

Apalagi ada program OBOR RRC !

Apalagi, ada orang Indonesia, yang menyebut Xi Jinping, Presiden RRC yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, sebagai “Kakak Besar”?

Kedua, Sarana dan Prasarana Pendukung IKN.

Lingkungan strategis IKN, perlu disiapkan sempurna, sebagai pendukung ibu kota. Disamping itu membutuhkan biaya yang besar.

Darimana biayanya ?

Ekonomi, Infrastruktur dan Sarana pendukung lainnya termasuk sosial budaya serta membutuhkan manusia yang harus migrasi besar-besaran kesana, yang harus disiapkan pula.

Apa harus menambah hutang lagi ?

Siapa yang menanggung hutang-hutang itu kemudian hari ?

Siapa lagi, yang menanggung kalau bukan anak cucu kita. Kasihan generasi penerus kita, generasi penanggung hutang (GPH).

Ketiga, Potensi Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kalau Sumber Daya Alam (SDA) diserahkan kepada asing yang dominan, bagaimana bisa menyediakan hasil tambang, untuk sebesar-besarnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tentu sebesar-besarnya keuntungan akan balik kepada Investor/penambang asing.

Keempat, Rawan Intervensi Asing.

Hal ini bisa terjadi bila penduduk NKRI, banyak yang berstatus kewarganegaraan ganda. Disamping sebagai WNI, karena dari negara asal, yang tetap mengakui WNI tersebut, sebagai warga negaranya juga.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles