Jakarta, kartanusa – Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Moderasi Beragama di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera. Kamis-Sabtu (11-13/7/24).
Ustadz Muhammad Jemadi, MA., Sekretaris MGMP dan KKG Pendidikan Agama Nasional yang juga Anggota Dewan Pembina DPP AGPAII menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri 34 ketua Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi se-Indonesia, Pengurus Pokjanas Penyuluh, Pengawas dan Guru lintas agama.
“Kegiatan tersebut selain membicara program-program strategis untuk kerukunan umat beragama, juga berusaha mengedukasi atas kesalahpahaman masyarakat terhadap program Moderasi Beragama.” Ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa moderasi Beragama adalah inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Namun, terdapat sejumlah kesalahpahaman yang perlu diluruskan agar masyarakat dapat memahami esensi dan manfaat dari program ini dengan lebih baik.
“Kesalahpahaman pertama, Moderasi Beragama Mengurangi Ketaatan Beragama. Klarifikasi dari kesalahpahaman pertama, bahwa Moderasi Beragama tidak bertujuan untuk mengurangi ketaatan atau semangat keagamaan seseorang.” Ungkapnya.
Namun program ini mendorong pemahaman agama yang mendalam, tetapi dengan cara yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Moderasi Beragama menekankan pada pentingnya menghindari ekstremisme dan radikalisme yang dapat merusak keharmonisan sosial.
Kesalahpahaman kedua, Moderasi Beragama Mengancam Identitas Keagamaan. Klarifikasi kesalahpahaman kedua, Moderasi Beragama bukanlah upaya untuk merubah identitas keagamaan seseorang. Program ini menghargai keberagaman dan identitas masing-masing agama, serta mendorong dialog antar agama untuk menciptakan saling pengertian dan penghormatan.
“Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat menjalankan ibadah dengan damai tanpa mengancam hak orang lain.” Imbuhnya.
Kesalahpahaman ketiga, Moderasi Beragama Menghancurkan Syariat. Klarifikasi kesalahpahaman ketiga, Moderasi Beragama tidak bertujuan untuk menggantikan atau menghancurkan syariat agama. Program ini justru mendorong umat untuk memahami syariat dengan cara yang bijak dan adaptif terhadap konteks sosial saat ini.
“Dengan demikian, syariat dapat dijalankan secara harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Kata Ustadz Je sapaan akrabnya.
Selanjutnya kesalahpahaman keempat, Moderasi Beragama adalah Bentuk Sekularisme. Klarifikasi kesalahpahaman keempat, Moderasi Beragama bukanlah bentuk sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Program ini menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan cara yang tidak memaksakan keyakinan tertentu kepada orang lain.
“Moderasi Beragama mengajak umat untuk menerapkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kedamaian, dan kasih sayang yang diajarkan oleh semua agama.” Jelasnya.
Kesalahpahaman kelima, Moderasi Beragama adalah Agenda Tersembunyi Pemerintah. Klarifikasi kesalahpahaman kelima, Program Moderasi Beragama bukanlah agenda tersembunyi, melainkan inisiatif transparan yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Lanjutnya, Ia berharap Kementerian Agama berkomitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, akademisi, dan masyarakat umum, dalam merumuskan dan melaksanakan program ini.
“Program Moderasi Beragama adalah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan damai.” Imbuhnya.
Dengan memahami esensi program ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa.
Ia kemudian mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung Moderasi Beragama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Semoga ulasan ini dapat membantu meluruskan kesalahpahaman dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang program Moderasi Beragama.” Tandasnya. (Gus Boy)
