Nasehat Pak-Je : Maraknya Peristiwa Eksploitasi Anak, Tanggung Jawab Siapa?
Oleh Ustadz Muhammad Jemadi, MA
(Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya)
Kejadian seorang ibu di Sumenep tega mengorbankan putrinya demi kebutuhan materi seperti vespa matic dan uang 200 ribu dapat diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan atau eksploitasi terhadap anak, serta merupakan manifestasi dari masalah sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks.
Peristiwa ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut :
Pertama, Faktor Sosial dan Ekonomi.
– Kemiskinan; Keadaan ekonomi yang sulit sering kali menjadi pemicu utama tindakan-tindakan yang ekstrem. Ibu tersebut mungkin merasa terdesak oleh kemiskinan dan keterbatasan sumber daya, sehingga memutuskan untuk mengambil tindakan yang tidak bermoral.
– Kurangnya Akses Pendidikan; Rendahnya tingkat pendidikan dapat membuat seseorang kurang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai moral, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk hak anak. Ketidaktahuan ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan yang diambil.
– Tekanan Sosial dan Gaya Hidup Konsumtif; Ada kemungkinan bahwa tekanan dari lingkungan sosial untuk mengikuti gaya hidup tertentu atau memiliki barang-barang material (seperti vespa matic) mempengaruhi tindakan ibu tersebut.
Keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan material tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas bisa jadi dipicu oleh nilai-nilai materialisme dalam masyarakat.
Kedua, Faktor Psikologis.
– Kesehatan Mental; Kondisi kesehatan mental ibu tersebut mungkin terganggu, baik karena stres berkepanjangan, depresi, atau masalah psikologis lainnya yang tidak terdiagnosis. Hal ini dapat membuatnya tidak berpikir secara rasional atau empati terhadap anaknya.
– Trauma Masa Lalu; Pengalaman hidup yang buruk atau trauma masa lalu (seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, atau penelantaran) mungkin mempengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang. Jika ibu ini pernah mengalami kekerasan atau ketidakadilan di masa lalu, ada kemungkinan dia mengulangi pola tersebut secara tidak sadar.
Ketiga, Norma Budaya dan Hukum.
– Norma Budaya yang Menormalkan Kekerasan; Dalam beberapa budaya, masih ada norma yang cenderung menormalkan kekerasan terhadap anggota keluarga tertentu, termasuk anak-anak. Ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap hukum yang melindungi hak anak bisa memperparah situasi.
– Kurangnya Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak; Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap eksploitasi anak atau ketidakmampuan aparat untuk mencegah dan mengatasi kasus seperti ini juga menjadi faktor yang signifikan.
Solusi untuk Menangani dan Mencegah Fenomena Tersebut
Pertama, Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan; Program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan dampak negatif dari eksploitasi terhadap mereka perlu diperluas. Kampanye di tingkat lokal hingga nasional mengenai pentingnya perlindungan anak harus terus ditingkatkan.
Kedua, Intervensi Sosial dan Ekonomi; Memberikan bantuan ekonomi dan sosial kepada keluarga-keluarga miskin untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dapat memicu tindakan kekerasan atau eksploitasi.
Program bantuan sosial yang efektif, seperti bantuan tunai langsung atau program padat karya, bisa menjadi solusi sementara untuk meringankan beban ekonomi.
Penyediaan lapangan kerja dan program pelatihan keterampilan yang relevan agar orang tua memiliki alternatif penghasilan yang layak.
Ketiga, Peningkatan Layanan Kesehatan Mental; Memperluas akses terhadap layanan kesehatan mental, termasuk konseling dan terapi bagi orang tua yang mengalami tekanan psikologis atau trauma. Dukungan psikologis dapat membantu orang tua mengatasi stres dan mengambil keputusan yang lebih baik.
Keempat, Penegakan Hukum yang Tegas; Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau eksploitasi anak, termasuk memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.
Melibatkan masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang agar tindakan cepat dapat dilakukan.
Kelima, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Kelompok Dukungan; Mengembangkan kelompok-kelompok dukungan di masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi, dukungan, dan advokasi tentang hak-hak anak dan perlindungan anak.
Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk membentuk jaringan perlindungan anak yang efektif.
“Fenomena ini merupakan tanda adanya masalah yang mendalam dan kompleks di masyarakat, yang mencakup faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan kultural. Upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, sangat diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.”
