Pemerintah Siapkan WFA dan Sekolah Online Mulai April 2026 untuk Hemat BBM: MBG Tetap Berjalan, Jemput ke Sekolah Masing-masing
Oleh Delisa Azzahra Berliana
(Mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya)
Kebijakan pemerintah menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan sekolah daring mulai April 2026 untuk menghemat BBM sekilas terdengar sebagai langkah cepat dan solutif.
Namun, di balik itu, kebijakan ini justru mengungkap satu hal yang lebih mendasar: negara belum benar-benar siap menghadapi persoalan energi secara serius dan struktural.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, “Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk menghemat konsumsi energi, salah satunya dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui penerapan sistem kerja yang fleksibel.” Pernyataan ini menjadi dasar kebijakan tersebut.
Namun, jika dicermati lebih dalam, fokus pada pengurangan mobilitas justru menunjukkan pendekatan yang terlalu dangkal.
“Negara seperti sedang memindahkan beban krisis kepada masyarakat, bukan menyelesaikan akar masalahnya”
Logika di balik kebijakan ini memang sederhana: semakin sedikit orang bepergian, semakin sedikit BBM yang digunakan. Tetapi, apakah solusi sesederhana ini layak dijadikan kebijakan nasional? Jika setiap kenaikan konsumsi energi direspons dengan pembatasan aktivitas, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan kemunduran.
“Negara seolah memilih jalan paling mudah, bukan yang paling tepat”
Lebih tajam lagi, kebijakan ini secara tidak langsung mengakui kegagalan dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien. Seharusnya, solusi jangka panjang adalah memperkuat transportasi massal agar masyarakat tidak bergantung pada kendaraan pribadi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat diminta tetap di rumah agar konsumsi BBM turun.
“Ini bukan reformasi, ini penghindaran masalah”
Dampak kebijakan ini juga tidak bisa dianggap sepele. Pengembalian sistem sekolah daring berpotensi mengulang berbagai persoalan lama: kesenjangan akses internet, menurunnya kualitas pembelajaran, hingga tekanan mental pada siswa.
Apakah penghematan BBM sebanding dengan risiko penurunan kualitas pendidikan? Jika generasi muda harus membayar harga dari kebijakan ini, maka keputusan tersebut patut dipertanyakan secara serius.
Di sektor pemerintahan, penerapan WFA juga bukan tanpa risiko. Tidak semua pekerjaan ASN bisa dilakukan secara optimal dari jarak jauh. Koordinasi yang melemah, pelayanan publik yang berpotensi melambat, hingga turunnya akuntabilitas menjadi ancaman nyata. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga mempertaruhkan kualitas layanannya kepada masyarakat.
Kontradiksi paling jelas terlihat dari pernyataan bahwa program MBG tetap berjalan dengan sistem penjemputan ke sekolah masing-masing. Di satu sisi mobilitas ditekan, di sisi lain mobilitas tetap berlangsung. Ini menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten dan setengah matang.
“Jika tujuan utamanya adalah efisiensi energi, maka seharusnya seluruh kebijakan disusun secara terintegrasi, bukan parsial seperti ini”
Lebih mengkhawatirkan lagi, kebijakan ini berpotensi menjadi preseden. Setiap kali ada tekanan energi, solusi yang diambil adalah membatasi aktivitas masyarakat. Ini berbahaya. Negara seharusnya memperkuat sistem energi nasional melalui diversifikasi, investasi energi terbarukan, dan pengurangan ketergantungan impor—bukan sekadar mengurangi mobilitas.
Pada akhirnya, kebijakan WFA dan sekolah daring ini lebih mencerminkan respons panik daripada strategi matang. Indonesia tidak kekurangan ide, tetapi seringkali kekurangan keberanian untuk melakukan perubahan besar.
“Jika pola kebijakan seperti ini terus berulang, maka krisis energi bukan lagi sekadar ancaman—melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu”
