Jakarta, kartanusa – Pemerintah secara resmi menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat distribusi bantuan pemerintah sekaligus motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Melalui KDMP, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa manfaat program bantuan dan hasil penyerapan produk pertanian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Rabu (15/07/2026).
KDMP sebagai Hub Logistik dan Offtaker
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program. Tidak hanya menjadi pintu penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi, KDMP juga memegang peran vital sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian warga desa.
“KDMP menjadi infrastruktur kita untuk menyampaikan bantuan sosial dan barang-barang subsidi. Lebih dari itu, ia berperan sebagai penyerap hasil produksi pertanian. Ini krusial, terutama untuk menjaga stabilitas harga saat komoditas pertanian berada di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.” Jelas Zulkifli.
Manfaat Ekonomi Langsung bagi Desa
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa kehadiran KDMP dirancang agar memiliki dampak ekonomi yang inklusif. Ia menekankan adanya mekanisme pembagian keuntungan yang berpihak pada kesejahteraan desa.
“Program KDMP ini diproyeksikan memberikan manfaat nyata. Sebanyak 20 persen dari keuntungan yang diperoleh koperasi akan kembali dirasakan oleh masyarakat, yang secara langsung akan turut meningkatkan pendapatan asli desa.” Ujar Yandri.
Sinergi dan Kolaborasi dengan BUMDes
Untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal, pemerintah melakukan integrasi antara KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi ini dilakukan untuk memastikan setiap unit KDMP bergerak sesuai dengan potensi unik yang dimiliki masing-masing desa.
Yandri menambahkan bahwa ke depan, setiap KDMP akan bekerja sama dengan BUMDes untuk melakukan pemetaan produk yang sesuai dengan keunggulan komoditas lokal atau desa tematik. Dengan model bisnis yang terintegrasi ini, pemerintah berharap perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kota, melainkan tetap berada di desa dan memperkuat daya beli masyarakat pedesaan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal dan keberpihakan pada rakyat kecil. (Humas/Gus).
