Jakarta, kartanusa – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Kamis (17/09/2026).
Sidang pertama DEN tahun 2026 tersebut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membahas langkah strategis menjaga ketahanan serta memperkuat kemandirian energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Dalam rapat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan stok BBM dan cadangan nasional berada dalam posisi aman pada kisaran 18 hingga 20 hari. Untuk jangka panjang, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menyiapkan langkah pengembangan E50 setelah pelaksanaan program B50.
“Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, di mana konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun dan bensin 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.” Ujar Presiden Prabowo Subianto.
Guna meningkatkan produksi migas, pemerintah mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak, optimalisasi sumur produksi lewat teknologi, serta penataan 45 ribu sumur rakyat agar dikelola secara profesional tanpa pelanggaran.
“Pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan energi.” Tandas Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, lanjut Presiden Prabowo, sidang membahas penguatan kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), di mana tata kelola sektor migas direncanakan berada langsung di bawah Presiden.
Di samping strategi jangka panjang, pemerintah memberikan kepastian pasokan BBM bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat. Menteri ESDM mengimbau warga dengan kemampuan ekonomi memadai, seperti pemilik kendaraan kelas atas, untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi agar tidak mengambil hak rakyat yang membutuhkan.
“Pemerintah terus membenahi metode penyaluran dan mempertimbangkan penguatan regulasi agar subsidi energi tepat sasaran dan diterima secara adil.” Tambah Bahlil, panggilan akrab Menteri ESDM. (Humas/Gus).
