Jakarta, kartanusa – Menyikapi berbagai pemberitaan media terkait polemik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, khususnya para Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah Pusat melalui Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI), Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional agar bantuan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenko PM. Dilansir dari laman resmi media sosial Kemendikdasmen Sosial Republik Indonesia pada Senin (16/02/2026).
“Hari ini kami membahas dua hal penting. Yang pertama soal data, karena data ini menjadi hal yang paling krusial agar bansos kita tepat sasaran. Yang kedua adalah mekanisme penyaluran.” Ujar Gus Ipul, panggilan akrabnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menko PM RI, Muhaimin Iskandar menyampaikan, bahwa saat ini sekitar 52 persen penduduk Indonesia atau sekitar 152 juta jiwa telah terdaftar sebagai penerima PBI.
“Dari jumlah tersebut, hampir 100 juta dibiayai Pemerintah Pusat dan sekitar 50 juta melalui PBI Daerah.” Ungkapnya.
Senada, dalam kesempatan tersebut juga, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa BPS akan melakukan ground check terhadap 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan.
“BPS akan melakukan ground check terhadap 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan namun telah direaktivasi otomatis, dengan target penyelesaian pada 14 Maret 2026.” Pungkasnya. (Humas/Gus).
