Catatan Presiden Republik Indonesia 

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa petang, 9 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan sejumlah perkembangan strategis kepada Presiden Prabowo, mulai dari hasil survei independen Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan melalui GovTech berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Adapun sejumlah hal yang dilaporkan antara lain:

1. Hasil survei independen DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
2. Sebanyak 86,9 persen SPPG memiliki setidaknya satu pemasok dari kalangan UMKM lokal, dengan rata-rata tiga UMKM yang terlibat pada setiap SPPG. Selain itu, sekitar 65 persen UMKM pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG
3. Hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar, sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara langsung oleh daerah setempat.
4. Fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan terjaga, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang terkendali, serta kondisi korporasi dan sektor perbankan yang sehat. Pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan global, termasuk dampak konflik internasional dan pelemahan nilai tukar yang berpotensi memengaruhi harga-harga domestik.
5. DEN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan tinggi serta peningkatan jumlah wisatawan mancanegara guna menambah penerimaan devisa negara.
6. Di bidang transformasi digital, DEN melaporkan bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah telah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung AI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
7. Pemerintah juga tengah menyiapkan digital single ID yang diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat pengelolaan data nasional berbasis teknologi.

Pemerintah akan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis, menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global, serta mempercepat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan modern. BPMI Setpres.

Kabar Berita Nusantara (kartanusa)