Jakarta, kartanusa— Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara resmi memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memaksimalkan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di tanah air.
Keputusan penting tersebut diputuskan setelah Presiden memimpin langsung diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Menurutnya, Badan ini akan diisi oleh para ilmuwan serta tenaga profesional, serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.
“Fokus utamanya adalah mengedepankan langkah pencegahan yang dinilai jauh lebih efektif dan efisien ketimbang tindakan reaktif, khususnya yang menyasar enam provinsi rawan gambut utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.” Ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendukung kinerja BPGMN. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas berbasis AI.
“Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui penguatan sistem deteksi dini (early warning system) serta pemantauan titik panas (hotspot) yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terkini.” Ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Republik Indonesia, Brian Yuliarto menambahkan bahwa kehadiran BPGMN akan didukung oleh riset pemetaan yang komprehensif.
“Pemetaan ini bertujuan untuk mengenali karakteristik serta potensi lahan secara akurat, termasuk menentukan zonasi kawasan yang tepat untuk fungsi budidaya tanaman, sektor perikanan, maupun pemanfaatan produktif lainnya agar ekosistem gambut nasional dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.” Tandasnya. (Humas/Gus).
