Surabaya, kartanusa – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81, Presiden Prabowo Subianto melakukan penataan ulang (rebalancing) peta kekuasaan di sektor keamanan nasional. Langkah strategis ini ditandai dengan pergeseran jabatan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta peningkatan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai instrumen penyeimbang institusional.
Pemerhati publik dari Rosyid College of Arts, Daniel Mohammad Rosyid, menilai penyesuaian hubungan TNI-Polri ini bukan bentuk konfrontasi antar-lembaga, melainkan upaya memutus pengaruh sisa rezim sebelumnya dan memperkuat basis stabilitas pemerintahan saat ini.
“Langkah Prabowo mengganti Kapolri dan menata peran TNI pada dasarnya adalah strategi rebalancing of power. Penyesuaian personel ini mengirim sinyal jelas bahwa pemerintah sedang menyusun ulang peta kekuatan lembaga keamanan.” Ujar Daniel dalam keterangannya di Gunung Anyar, Surabaya, Senin (05/10/2026).
Reposisi Tiga Peran Utama TNI
Dalam analisisnya, Daniel, panggilan akrabnya, memetakan fokus peran jangka pendek TNI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke dalam tiga posisi strategis:
Pertama, Penyeimbang Institusional: Menerapkan strategi keseimbangan untuk mencegah dominasi tunggal salah satu lembaga keamanan. Peningkatan visibilitas serta alokasi sumber daya TNI dilakukan guna mengimbangi porsi peran kepolisian yang sempat menggelembung pada era sebelumnya.
Kedua, Pemberat Stabilitas Rezim: Menjadikan TNI sebagai stabilisator keamanan nasional bersama Polri melalui kerangka sinergi. Hal ini sejalan dengan visi PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, Adaptif) yang diusung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menjaga profesionalisme prajurit.
Ketiga, Instrumen Pelaksana Kebijakan: Memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI kini dilibatkan aktif dalam program prioritas pemerintah, seperti penguatan swasembada pangan hingga operasionalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tantangan Reformasi Sektor Keamanan
Meski peningkatan peran TNI memperkuat basis eksekusi program pemerintah, Daniel mengingatkan adanya ketegangan inti yang harus diwaspadai, yakni batas antara fungsi penyeimbang dan risiko politisasi lembaga.
Menurutnya, publik menantikan apakah langkah rebalancing ini benar-benar diarahkan menuju reformasi tata kelola sektor keamanan yang substansial, atau sekadar pergeseran alat kekuasaan.
“Legitimasi jangka panjang pemerintah bergantung pada keberanian untuk mengarahkan keseimbangan ini menuju reformasi tata kelola keamanan yang sejati, bukan sekadar instrumen transisi kekuasaan.” Pungkasnya. (Humas/Gus).
