Surabaya, kartanusa — Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan akademisi dan pengamat. Dalam pandangan terbaru yang dirilis dari Surabaya, akademisi senior Prof. Daniel Mohammad Rosyid menyampaikan catatan kritis mengenai perjalanan kehidupan bernegara, sistem konstitusi, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik nasional saat ini. Kamis (12/11/2026).

Prof. Daniel yang juga Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur menyampaikan pokok-pokok pikiran dan sorotan utama, yakni:

Pertama, Kritik Terhadap Desain Konstitusi (UUD 2002) dan Politik Transaksional: Dalam catatannya, dinamika politik yang terjadi saat ini dipandang bukan sekadar kesalahan individu, melainkan buah dari faulty design atau cacat bawaan dari perubahan UUD 1945 (yang sering disebut sebagai UUD 2002). Hal ini didasarkan pada beberapa hal berikut:

1. Sistem politik yang dihasilkan dinilai membuka celah besar bagi praktik transaksional dan kompetisi yang kurang sehat di kalangan elite politik.
2. Fenomena politik dinasti serta proses pencalonan dalam kontestasi elektoral dinilai lahir dari konspirasi elite yang didukung oleh celah struktural tersebut, yang pada akhirnya membebani jalannya pemerintahan.

Kedua, Sorotan Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Keamanan: Catatan tersebut juga menyinggung perlunya pengawasan ketat terhadap netralitas dan profesionalisme institusi penegak hukum di Indonesia.

“Reformasi kelembagaan, kami menilai sangat mendesak agar penegak hukum kembali berfokus pada perlindungan masyarakat serta penegakan hukum yang adil tanpa intervensi kepentingan politik praktis.” Tegas Prof. Daniel.

Ketiga, Posisi Kepemimpinan Nasional dan Harapan Pembenahan: Di tengah berbagai tantangan struktural tersebut, Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi beban moral dan konstitusional yang tidak ringan sebagai kepala negara di hulu permasalahan tata kelola pemerintahan.

1. Pemerintah saat ini didorong untuk terus konsisten membenahi berbagai persoalan mendasar, mulai dari pemberantasan korupsi, pencegahan kebocoran anggaran, hingga pengelolaan kekayaan alam yang berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat banyak.
2. Seluruh elemen bangsa diajak untuk merenungkan kembali arah perjalanan negara agar tidak terjebak dalam siklus politik yang merugikan kepentingan rakyat luas, serta bersama-sama mengawal perbaikan sistem ketatanegaraan menuju Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. (Humas/Gus).