Surabaya, kartanusa — Diskursus mengenai esensi kepemimpinan nasional, khususnya jabatan Wakil Presiden, kembali menjadi perhatian publik. Refleksi ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap sumpah atau janji jabatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat secara konstitusional dan moral bagi setiap pemimpin negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur, Ir. H. Chairul Djaelani, MMT., pada Jum’at (13/11/2026).

Esensi Sumpah dan Janji Konstitusional Wakil Presiden

Menurut Chairul Djaelani, Ketua DPW GBN Jatim bahwa dalam pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, sumpah atau janji seorang Wakil Presiden bukan hanya sekadar seremoni administratif.

“Sumpah atau janji seorang Wakil Presiden bukan hanya sekadar seremoni administratif, melainkan ikrar suci di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa serta janji nyata kepada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.” Tutur Chairul, panggilan akrab Ketua DPW GBN Jatim ini.

Ia juga menegaskan bahwa sumpah tersebut mencakup tiga poin utama:

Pertama, Memenuhi Kewajiban: Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Kedua, Memegang Teguh Konstitusi: Patuh dan setia sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, Menjalankan Hukum dan Peraturan: Melaksanakan segala undang-undang dan peraturan turunannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Chairul juga mengingatkan bahwa Ikrar tersebut juga mengacu langsung pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, yang menjabarkan kewajiban fundamental seorang pemimpin negara, di antaranya:

1. Melindungi Segenap Bangsa dan Tumpah Darah: Menjaga keutuhan wilayah NKRI serta melindungi seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi pertiwi.
2. Kesejahteraan dan Kecerdasan Bangsa: Memajukan kesejahteraan umum melalui kemandirian bangsa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Perdamaian Dunia: Ikut serta secara aktif dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pandangan Tokoh Potensial untuk Posisi Wakil Presiden

Menyongsong dinamika kepemimpinan ke depan, Chairul Djaelani menyampaikan saran dan usulan kriteria figur yang dinilai layak dan kompeten untuk menduduki posisi strategis sebagai Wakil Presiden turut menjadi bahan perbincangan.

“Tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak integritas, kapasitas intelektual, dan pengalaman luas di pemerintahan dinilai penting untuk menghadirkan kepemimpinan yang amanah.” Tandas Chairul Djaelani.

Beberapa nama akademisi dan negarawan yang dinilai memiliki kapabilitas tersebut antara lain:

1. Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.
2. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.
3. Prof. Dr. H. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A.

Refleksi ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam melihat masa depan kepemimpinan nasional yang berlandaskan konstitusi, integritas, serta orientasi penuh pada kesejahteraan rakyat banyak. (Humas/Gus).