spot_img
spot_img
No menu items!
More
    HomeAgamaRefleksi Kritis: Menakar Mandat Pasal 33 UUD 1945 di Tengah Tantangan Pengelolaan...

    Refleksi Kritis: Menakar Mandat Pasal 33 UUD 1945 di Tengah Tantangan Pengelolaan Kekayaan Alam Indonesia

    Surabaya, kartanusa — Kekayaan alam Indonesia yang melimpah semestinya menjadi modal utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, terkhusus bagi kelompok masyarakat miskin dan mendekati miskin.

    Di tengah potensi besar tersebut, muncul pertanyaan mendasar: mengapa harga kebutuhan pokok rakyat banyak masih rentan mengalami kenaikan, sementara kekayaan bumi pertiwi dinilai belum sepenuhnya berpihak secara optimal kepada kedaulatan ekonomi rakyat?

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur, Ir. H. Chairul Djaelani, MMT., pada Senin 16 Nopember di Kantor DPW GBN Jawa Timur.

    Konsep Dasar: Subsidi Tepat Sasaran Berbasis Kekayaan Alam

    Menurut Chairul Djaelani, bahwa secara konseptual, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus diterjemahkan melalui kebijakan yang berpihak nyata.

    “Kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dan rentan semestinya menjadi prioritas utama yang wajib disubsidi secara penuh oleh negara, mengingat status Indonesia sebagai negara pemilik sumber daya alam yang besar.” Tutur Chairul Djaelani.

    Sorotan Pengelolaan SDA dan Tantangan Konstitusi

    Chairul Djaelani juga menyoroti realitas penguasaan sektor strategis yang kerap dipertanyakan arahnya terhadap mandat Pasal 33 UUD 1945, di antaranya:

    Pertama, Pengelolaan Tambang dan Energi: Kepemilikan dan pengelolaan aset vital seperti sektor pertambangan yang melibatkan korporasi asing (seperti Freeport maupun investasi nikel oleh pihak asing).

    Kedua, Sektor Kelautan: Pemanfaatan sumber daya laut yang kerap dikuasai oleh segelintir korporasi atau pihak non-pribumi.

    Ketiga, Kemandirian SDM: Munculnya pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kemampuan serta keberpihakan terhadap sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mengelola kekayaan negeri secara mandiri demi mengemban cita-cita konstitusi: “Memajukan Kesejahteraan Umum” dan “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

    Harapan dan Doa untuk Kepemimpinan Nasional

    Chairul Djaelani juga menegaskan bahwa kegelisahan kolektif ini mencerminkan harapan besar agar para pemimpin negara senantiasa diberikan keteguhan hati, kejernihan berpikir, serta keberanian politik (political will) untuk melakukan koreksi kebijakan.

    “Langkah tersebut dinilai mendesak agar pengelolaan negara benar-benar kembali berporos pada kemaslahatan dan kemanfaatan maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pungkasnya. (Humas/Gus).

    iklanupdate
    previous arrow
    next arrow

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here