spot_img
spot_img
No menu items!
More
    HomeBeritaRefleksi Kritis: Menakar Etika Komunikasi Politik dan Harapan Integritas Calon Pemimpin Bangsa

    Refleksi Kritis: Menakar Etika Komunikasi Politik dan Harapan Integritas Calon Pemimpin Bangsa

    Jakarta, kartanusa — Dinamika perpolitikan nasional kembali memancing perdebatan publik menyusul beredarnya pernyataan kontroversial dari seorang mantan wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kurang elok dalam etika komunikasi penyelenggara negara.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur, Ir. H. Chairul Djaelani, MMT., di Kantor DPW GBN Jawa Timur, pada Selasa (17/11/2026).

    Menurutnya, pernyataan bernada instruksional seperti; “Kata Presiden, fight saja” yang dilontarkan di ruang publik dinilai mengundang tanda tanya besar mengenai kepantasan dan subtansi komunikasi politik tingkat tinggi.

    “Sejumlah pihak menilai, komunikasi seorang tokoh bangsa seharusnya mencerminkan keteladanan, kedewasaan berpolitik, serta mengedepankan prinsip kenegarawanan alih-alih memicu ketegangan atau diksi yang provokatif.” Tutur Chairul Djaelani.

    Urgensi Integritas dan Profesionalisme Pejabat Negara

    Merespons dinamika tersebut, Chairul Djaelani Ketua GBN Jatim, juga menyoroti tentang pentingnya standarisasi moral dan kompetensi bagi para pemegang kekuasaan. Presiden ke depannya didorong untuk lebih selektif dalam menempatkan maupun memilih figur-figur calon pemimpin, khususnya pada posisi strategis seperti wakil presiden serta jajaran eksekutif, yang memenuhi kriteria:

    Pertama, Berintegritas Tinggi, Jujur, dan Amanah: Memiliki rekam jejak moral yang bersih serta komitmen kuat melayani kepentingan rakyat.

    Kedua, Berwawasan Tata Negara yang Luas: Memahami betul batasan konstitusi, hukum, serta mekanisme pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel.

    Ketiga, Profesional dalam Pengelolaan Negara: Mampu bekerja secara taktis berbasis data dan prinsip ekonomi yang efisien, bebas dari praktik transaksional maupun konflik kepentingan.

    Menurutnya, publik sangat berharap agar langkah-langkah konfirmasi dan klarifikasi secara terbuka dapat dilakukan guna menjaga marwah kepemimpinan nasional.

    “Pentingnya konfirmasi dan klarifikasi secara terbuka untuk menjaga marwah kepemimpinan nasional agar tetap berada di jalur yang bersih, berwibawa, dan berfokus penuh pada kemaslahatan rakyat.” Pungkasnya. (Humas/Gus).

    iklanupdate
    previous arrow
    next arrow

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here