Selamat Datang Kementerian Haji Republik Indonesia
Oleh KH. Imam Mawardi Ridlwan
(Sekretaris PW IPHI Jawa Timur)
Sejak kabinet Merah Putih dibeber oleh Presiden Prabowo, para organisasi yang terkait perhajian sudah memprediksi ada Kementerian Haji.
Siapa yang mendapatkan amanah? Semua berharap adalah para profesional yang telah menangani haji. Kenyataan terjawab saat Presiden Prabowo melantik aktifis Gerinda jadi orang nomor satu di Kementerian Haji. Sedangkan wakilnya dari aktifis pemuda ormas terbesar nomor dua di Indonesia.
Siapapun yang mendapat amanah diharapkan akan ada angin segar di kementerian baru ini. Lebih profesional dan fokus kinerja penyelenggaraan haji lebih baik. Dan tidak meninggalkan berbagai kasus.
Haji pada 2026 masih akan didominasi kelompok usia lima puluh tahun ke atas. Aspek kesehatan calon jama’ah haji menjadi isu penting. Kabar berkembang kementerian baru ini akan menggandeng Kemenkes RI. Bagaimana teknis dan kewenangan, kita tunggu saja.
Akankah Kemenkes RI diberi wewenang penuh dan luas. Sejak UU Haji didok, Kemenkes sudah bekerja menyiapkan calon jama’ah haji agar layak menunaikan haji. Terkait kesehatan? Ataukah sekedar formalitas saja? Kita tunggu saja.
Jika Kemenkes diberi wewenang mana jama’ah boleh berangkat dan mana yang tidak boleh? Kebijaksanaan ini tentu menjadi kebijaksanaan yang terbaik.
Pertanyaan apakah calon jama’ah haji legowo jika tidak dapat berangkat hanya karena tidak sehat, dan tidak layak? Tentu ini bukan perkara sederhana. Mungkin mereka akan lakukan protes. Dan akan banyak solidaritas. Karena dapat menunaikan haji itu idaman bertahun-tahun.
Problem berikutnya, apakah mesin baru di Kementerian baru ini dapat efektif? Sepertinya akan ada kendala SDM dan waktu yang relatif mepet.
Apabila kendala di atas belum terurai, belum terjawab maka para calon jama’ah haji akan menjadi korban lagi.
Kendala berikut ada biaya operasional di Kementerian haji akan melonjak naik. Bisa saja naik seribu prosen. Jika biaya itu diambil atau dibebankan pada dana jama’ah yang telah disetor tiga puluh tahun lampau, tentu akan berdampak berat. Jika negara yang membiayai, mungkin ada kebijakan yang positif.
Catatan saya ketiga, adalah reputasi orang yang mendapatkan amanah di semua bidang dan sektor terkait haji. Akankah memberi dampak layanan juga bisa meningkat ataukah sebaliknya jadi beban negara.
Selamat datang para pengkhidmat haji. Tata niat yang tulus, berkhidmatlah yang terbaik. Tidak perlu mengejar panggung.
