Catatan Demokrasi : Si Pitung dan Algoritma Pencuri, Membongkar Trade-Based Money Laundering di Indonesia

Oleh Ustadz Dr. Mangesti Waluyo Sedjati, MM.

(Sekjen DPP Al-Ittihadiyah, Wakil Ketua PW IPHI Jawa Timur, Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah, KPEU MUI Pusat)

Sidoarjo, 21 September 2025

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat semua, ada sebuah kenyataan pahit yang jarang kita sadari: “Uang rakyat mengalir deras ke luar negeri, bukan karena Indonesia miskin sumber daya, tetapi karena celah perdagangan dimanfaatkan oleh algoritma pencuri.”

Melalui skema Trade-based Money Laundering (TBML), nilai transaksi ekspor–impor dimanipulasi, dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Barang dilaporkan lebih murah dari yang sebenarnya (under-invoicing ekspor), sehingga laba di Indonesia kecil, sementara keuntungan besar parkir di luar negeri.
2. Barang diimpor dengan nilai dibengkakkan (over-invoicing impor), agar selisihnya bisa ditarik keluar dengan mulus.
3. Dokumen dipalsukan, invoice diterbitkan pihak ketiga, atau harga diputar lewat anak perusahaan di luar negeri.

“Triliunan rupiah yang seharusnya jadi gaji guru, fasilitas kesehatan, dan pembangunan desa lenyap tak berbekas.”

Mari perhatikan dan cermati data berikut, betapa mengerikannya kondisi negeri kita saat ini, yakni:

1.  Tahun 2016, Indonesia diperkirakan kehilangan US$ 6,5 miliar atau setara Rp 98 triliun akibat mis-invoicing (Global Financial Integrity).
2. Penelitian 2016–2020 untuk ekspor ke Singapura saja menemukan potensi kerugian pajak lebih dari Rp 8 triliun.
3. Kasus nyata di pengadilan dari Asian Agri, Duta Palma/Surya Darmadi, hingga sengketa ACFTA membuktikan bahwa praktik ini bukan teori, tapi fakta hukum.

Dampaknya Sistemik : Rakyat Dirugikan Lagi

• Pendidikan: Setiap tahun dana setara untuk mengangkat hampir 2 juta guru honorer menjadi PNS justru menguap.
• Lingkungan: Ratusan ribu hektar hutan hilang, nikel dan batubara terkuras, sementara keuntungan tidak kembali ke kas negara.
• Keadilan Sosial: Sila ke-5 Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) tercederai,.kekayaan hanya untuk segelintir, penderitaan untuk rakyat banyak.

Namun, kita tidak boleh pasrah. Pemerintah kini memiliki instrumen yang bisa menutup celah ini, yakni:

Pertama, GFTrade dan big data analytics untuk mendeteksi harga transaksi yang mencurigakan secara real-time.

Kedua, SIMBARA dan INSW/NLE untuk melacak arus mineral, batubara, hingga logistik sejak hulu sampai ekspor.

Ketiga, Registri Beneficial Ownership agar perusahaan cangkang tidak lagi jadi selubung aman bagi pencuri kekayaan negara.

Keempat, Koordinasi internasional & pemulihan aset agar uang rakyat bisa direbut kembali.

Kelima, Peran masyarakat sipil, media, dan akademisi yang terus mengawal, membuka data, dan memberi tekanan moral.

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya, yang kurang adalah keberanian menutup celah kebocoran.”

TBML bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal martabat bangsa. Mari kita jadikan momentum ini untuk menegakkan kedaulatan ekonomi, mengembalikan kekayaan rakyat, dan membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar teks, tetapi kompas hidup berbangsa.

Sahabat semua, mari kita bersama-sama:

1. Menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kebocoran ini nyata dan berbahaya.
2. Mendorong keberanian politik untuk menindak siapapun tanpa pandang bulu.
3. Mengembalikan kekayaan negeri agar menjadi gaji guru yang layak, Sekolah di desa, puskesmas yang memadai, dan hutan yang tetap berdiri.