Liputan Khusus Haji : Mewujudkan Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik di Era Baru

Oleh Ustadz Salman Alfarisi BMR, S.H.I.

(Wakil Sekretaris Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)

Memasuki tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia berada di ambang transformasi besar di tengah isu korupsi kuota haji.

Dengan semangat tahun baru, kehadiran kementerian yang kini berdiri sendiri (Kementerian Haji dan Umrah), serta penyegaran di jajaran petugas, harapan untuk pelayanan yang lebih manusiawi dan profesional membubung tinggi dan menjadi solusi.

Berikut ini adalah beberapa catatan kecil resolusi yang menjadi renungan kita bersama sebagai warga bangsa, untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik di era baru ini, dalam rangka mewujudkan; Haji Mabrur Sepanjang Hayat.

Pertama, Kementerian Baru; Fokus dan Spesialisasi. Pemisahan urusan Haji dan Umrah menjadi kementerian tersendiri adalah langkah strategis yang patut diapresiasi.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, resolusi utamanya adalah fokus penuh (dedicated focus)”

Nah, bukan lagi tugas sampingan, urusan haji tidak lagi berbagi perhatian dengan urusan pendidikan atau agama lainnya.

Diplomasi seharusnya bisa lebih kuat dengan Pemerintah Arab Saudi, dapat dijalin secara lebih intensif dan teknis (G-to-G) untuk memastikan kuota dan fasilitas terbaik bagi jamaah Indonesia.

Kedua, Petugas Baru; Profesionalisme Berbasis Empati. Tahun baru harus membawa standar baru bagi para petugas haji. Bukan sekadar ‘petugas titipan’, melainkan tenaga profesional yang telah melalui seleksi ketat.

“Bolehlah titipan, tetapi selektif di internal, dengan tetap memperhatikan profesionalisme”

Kemudian digitalisasi layanan harus terus ditingkatkan, petugas baru harus fasih teknologi untuk memantau pergerakan jamaah secara real-time melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Tidak kalah pentingnya adalah tentang mentalitas melayani (Servant Leadership). Seharusnya fokus utama petugas adalah perlindungan jamaah lansia dan risti (risiko tinggi).

“Resolusinya adalah satu petugas, satu tanggung jawab nyata, bukan sekadar pelengkap seragam”

Ketiga, Resolusi Manajemen; Transparansi dan Efisiensi. Dengan struktur kementerian yang baru, masyarakat menuntut transparansi yang lebih tinggi, terutama terkait pengelolaan keuangan haji.

Yang paling penting dan menjadi perhatian bersama adalah tentang optimalisasi dana haji. Pengelolaan dana yang lebih cerdas, lebih efektif dan efisien, agar biaya haji tetap terjangkau (mashlahat) tanpa mengurangi kualitas pelayanan di Tanah Suci.

Keempat, Perbaikan Fasilitas di Mina; Ini adalah titik krusial. Resolusi tahun ini harus mampu mengupayakan tata kelola tenda dan sanitasi di Mina yang lebih manusiawi melalui negosiasi tingkat tinggi sejak awal tahun.

Mengapa Tahun ini Harus Lebih Baik?

Perubahan struktur organisasi (Kementerian) biasanya diikuti dengan perubahan budaya kerja. Kita tidak ingin hanya sekadar “ganti papan nama”. Tahun 2026 harus menjadi pembuktian bahwa:

• Birokrasi lebih ramping sehingga pengambilan keputusan saat darurat di lapangan lebih cepat.
• Pelayanan lebih personal kepada jamaah, mengingat profil jamaah Indonesia didominasi lansia.
• Haji ramah lansia bukan lagi sekadar jargon, melainkan sistem yang terukur.

“Tahun baru adalah momentum, Kementerian baru adalah kendaraan, dan petugas baru adalah penggeraknya. Namun, tujuannya tetap satu: Melayani tamu Allah dengan kemuliaan tertinggi”