Catatan Global : Board of Peace, Komitmen Bebas Aktif, Non-Blok or Asymmetric Warfare
Oleh Ustadz Salman Alfarisi BMR, S.H.I.
(Bendahara Kwartir Wilayah Hizbul Wathan, Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Bela Negara Jawa Timur)
Semakin tidak menentu, kondisi global pasca Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang baru saja digagas oleh Donald Trump di awal tahun 2026 ini (termasuk inisiatifnya terkait Gaza). Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kita memang baru saja menyatakan bergabung dengan lembaga tersebut bersama beberapa negara lainnya.
Mari kita bersama, memahami situasi ini dalam konteks Bela Negara, apakah keputusan Indonesia bergabung dengan lembaga internasional baru ini, memiliki keuntungan atau bahkan menambah konflik baru dalam pusaran Asymmetric Warfare.
Berikut ini adalah beberapa keuntungan strategis bagi kepentingan nasional kita, diantaranya:
Pertama, Diplomasi Kemanusiaan Sesuai Konstitusi; Bela negara tidak hanya soal angkat senjata, tapi juga melaksanakan amanat UUD 1945, yang termaktub dalam pembukaan yakni; ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Nah, dengan bergabung di Dewan Perdamaian Gaza, Indonesia memiliki kursi langsung dalam proses pembangunan kembali Palestina.
“Ini memperkuat peran kita sebagai negara Muslim terbesar yang konsisten membela hak-hak Palestina di panggung dunia.”
Kedua, Kepentingan Strategis dan Soft Power; Bergabungnya Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak mau hanya menjadi penonton dalam arsitektur keamanan dunia yang baru. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, yakni:
- Akses Informasi & Kebijakan; Dengan berada di dalam, Indonesia bisa memantau dan memengaruhi kebijakan luar negeri AS di bawah Trump agar tidak merugikan kepentingan nasional kita atau stabilitas kawasan.
- Posisi Tawar; Menjadi mitra dalam inisiatif besar memberikan Indonesia posisi tawar yang lebih kuat saat bernegosiasi dalam urusan lain (seperti perdagangan atau investasi).
Ketiga, Keamanan Regional dan Global; Ketidakstabilan di Timur Tengah atau wilayah konflik lainnya selalu berdampak pada harga energi (minyak) dan ekonomi dalam negeri kita.
Ini bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi. Dengan membantu perdamaian global secara tidak langsung adalah upaya Bela Negara untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dari guncangan global.
Keempat, Menjaga Prinsip Bebas Aktif; Banyak yang mengkritik lembaga ini sebagai tandingan PBB, namun bagi Indonesia, bergabung adalah cara untuk menjaga keseimbangan.
Nah, Kita tetap di PBB, bersama Unicef, Unisco, dsb., namun juga aktif di inisiatif baru ini. Ini adalah esensi politik luar negeri bebas aktif: berteman dengan siapa saja selama itu menguntungkan perdamaian dan kepentingan nasional.
Perlu diingat bahwa lembaga ini bersifat sangat transaksional dan dipimpin langsung oleh Trump. Indonesia harus tetap waspada agar partisipasi kita tidak mengorbankan kedaulatan atau anggaran negara, mengingat adanya isu iuran anggota yang sangat besar.
