Madiun, kartanusa – Dosen Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD), Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid menjadi peserta Forum Diskusi Pemolisian Demokratis di Malaysia.
Diskusi Pemolisian Demokratis di gelar atas kolaborasi sejumlah pihak yaitu Ikatan Alumni Pelajar Indonesia se-Malaysia (IKAPIM), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Korwil Malaysia.
Juga didukung Kedutaan Besar Indonesia (Kedubes RI) dan Polri, berlangsung di Renaissance Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 27 Februari 2026.
Rifa’at menerangkan, Forum Diskusi Pemolisian Demokrasi dilakukan dalam rangka reformasi kepolisian dimana Polri membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberikan masukan dan diskusi agar Polri dapat berubah.
“Sehingga dalam hal ini, Polri, ICMI Korwil Malaysia dan KBRI di Kuala Lumpur membuat acara temu diaspora.” Ujar Rifa’at, Rabu, 4 Maret 2026.
Disampaikan Rifa’at, ada empat bahasan besar dalam forum Diskusi Pemolisian Demokrasi ini. Tema besar pertama adalah “Humanisme, Etika, Demokratisasi Pemolisian”.
Tema Kedua adalah “Profesionalisme, Integritas, Penguatan Kepercayaan Publik”.
Tema Ketiga adalah “Reformasi Kelembagaan, Pembaruan Prosedural, dan Penguatan Kontrol Sipil”.
Bahasan ke Empat, “Edukasi, Pengembangan Kapasitas, Teknologi, Modernisasi Berorientasi Manusia”.
Dalam forum tersebut, Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid menyampaikan bahwa realitas di lapangan sering memperlihatkan hal sebaliknya dari wacana bahwa polisi adalah abdi utama bagi bangsa dan negara.
Rifa’at juga menyebut hal-hal prosedural yang dijalankan kepolisian belum tentu selaras dengan hati Nurani. Dalam konteks humanisme, hal ini bisa menjadi pisau bermata dua.
“Karena tidak semua yang sesuai prosedur, otomatis sesuai dengan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hati Nurani tetap harus ditanamkan dalam setiap proses sebagai bagian dari pengabdian utama kepada bangsa dan negara.” Pungkas dosen Prodi Kesejahteraan UMMAD tersebut. (Humas/Joko).
