Catatan Global : Perang Tetap Terjadi, Iran Vs Israel-Amerika
Oleh Ustadz Salman Alfarisi BMR, S.H.I.
(Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Bela Negara Jawa Timur)
Peran Board of Peace (BoP) Gagal Total, Bagaimana Presiden Prabowo Seharusnya Bersikap?
Dunia hari ini sedang menahan napas. Papan catur geopolitik di Timur Tengah semakin membara, melibatkan kekuatan-kekuatan besar yang memiliki hulu ledak nuklir dan aliansi militer global. Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini berada dalam siklus ketegangan, saling serang, dan ancaman yang tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Mungkinkah terjadi perang dunia ke 3?
Upaya diplomatik global, yang sering kita sebut sebagai mekanisme Board of Peace (Dewan Perdamaian)—baik melalui Dewan Keamanan PBB, perundingan Wina untuk kesepakatan nuklir, maupun diplomasi pintu belakang—ternyata gagal total.
Papan catur damai itu telah pecah, menyisakan reruntuhan seperti yang digambarkan dalam ilustrasi: sebuah kota yang luluh lantak di bawah kepulan asap hitam, dan sebuah plakat kayu bertuliskan “DEWAN PERDAMAIAN” yang telah retak dan jatuh ke tanah. Ini adalah simbol kegagalan sistem hukum internasional dalam mencegah kekerasan imperialisme dan kolonialisme gaya baru.
Gagasan bahwa dialog di ruang-ruang rapat ber-AC dapat menghentikan luncuran rudal di padang pasir kini terasa sangat utopis. Ego nasionalisme, ketakutan eksistensial, dan ambisi hegemoni telah melumpuhkan diplomasi. Dunia kembali ke hukum rimba politik: yang kuatlah yang menentukan aturan.
Mengapa Kegagalan Ini Terjadi?
Kegagalan Board of Peace bukanlah kejutan, melainkan kulminasi dari beberapa faktor kronis, yakni:
Pertama, Ketidakpercayaan yang Mendalam; Antara Teheran, Tel Aviv, dan Washington DC, tidak ada lagi ruang untuk rasa saling percaya.
“Setiap janji diplomatik dianggap sebagai taktik tipu daya untuk memperkuat posisi militer”
Kedua, Lumpuhnya Institusi Global; Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terlalu sering terjebak dalam veto negara-negara anggota tetap, membuatnya mandul saat menghadapi krisis besar.
“Resolusi hanya menjadi tumpukan kertas tanpa taring untuk penegakan”
Ketiga, Ambisi Militaristis; Industri pertahanan di negara-negara yang terlibat terus memproduksi senjata baru, dan para pemimpin politik sering kali lebih memilih menunjukkan kekuatan militernya demi konsumsi domestik daripada mencari jalan damai yang membutuhkan kompromi sulit.
Tantangan Bagi Presiden Prabowo Subianto, Maju or Mundur di BoP
Di tengah kekacauan ini, Indonesia—di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—menghadapi dilema geopolitik yang rumit. Gambar ilustrasi menunjukkan sosok Prabowo yang duduk di meja kerja yang formal dan tenang, dengan bendera Merah Putih di belakangnya. Ekspresinya penuh perenungan, memegang kertas doktrin politik luar negeri.
Pertanyaannya adalah Bagaimana Presiden Prabowo Seharusnya Bersikap?
Sebagai negara demokrasi Muslim terbesar dan anggota G20, Indonesia memiliki bobot diplomatik yang signifikan. Presiden Prabowo, dengan latar belakang militer dan kecerdasannya dalam strategi hubungan internasional, tidak bisa hanya menjadi penonton yang pasif.
Berikut adalah beberapa langkah strategis yang harus dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo:
Pertama, Menegaskan Kembali Doktrin Bebas Aktif dengan Jiwa Baru; Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif.
Memahami makna bebas berarti Indonesia tidak boleh berpihak pada satu blok mana pun—baik blok Iran-Rusia-Tiongkok, maupun blok Israel-Amerika-Eropa. Sedangkan aktif berarti Indonesia tidak boleh diam melihat ketidakadilan dan kekerasan.
“Presiden Prabowo perlu menegaskan bahwa netralitas Indonesia bukan berarti ketidakpedulian, melainkan keberpihakan pada prinsip hukum internasional dan kemanusiaan”
Kedua, Membangun Koalisi Negara-Negara Menengah (Middle Powers); Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Presiden Prabowo harus secara aktif membangun aliansi dengan negara-negara menengah lain seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, India, dan Brasil.
“Koalisi ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang menuntut penghentian permusuhan, serta dapat menawarkan mediasi yang lebih kredibel karena tidak memiliki agenda hegemoni di kawasan tersebut”
Ketiga, Fokus pada Isu Kemanusiaan dan Pengiriman Bantuan; Jika diplomasi politik gagal, diplomasi kemanusiaan tidak boleh berhenti.
Presiden Prabowo harus menginisiasi pengiriman bantuan kemanusiaan besar-besaran—makanan, obat-obatan, dan tim medis—ke daerah-daerah konflik yang terdampak, seperti yang selama ini sudah dilakukan.
“Ini adalah cara Indonesia menunjukkan kehadiran dan kepeduliannya tanpa harus terlibat dalam konflik militer, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara pencinta damai”
Keempat, Menuntut Reformasi PBB secara Tegas; Presiden Prabowo harus menggunakan forum-forum internasional, seperti Majelis Umum PBB, untuk menyuarakan perlunya reformasi fundamental pada Dewan Keamanan PBB. Ketegangan saat ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa sistem yang ada tidak berfungsi.
“Indonesia harus mendesak penghapusan atau pembatasan hak veto yang sering kali menyandera kepentingan perdamaian dunia”
Perang memang masih terjadi, dan Papan Perdamaian global sedang dalam keadaan runtuh. Bagi Presiden Prabowo Subianto, ini bukan hanya krisis, melainkan sebuah ujian kepemimpinan dan strategi. Sejarah akan mencatat apakah Indonesia akan menjadi pemimpin yang berani bersuara di tengah kekacauan, atau hanya akan menjadi saksi yang diam.
“Dengan strategi diplomasi yang cerdas, prinsip yang kuat, dan fokus pada kemanusiaan, Indonesia memiliki peluang untuk membawa secercah harapan di tengah kegelapan perang”
