Inspirasi Kehidupan : Meluruskan Narasi Awal Bulan Hijriyah

Oleh Muhammad Laili Al Fadhli

Di tengah derasnya arus informasi, sebuah tulisan tentang sejarah penentuan awal bulan Hijriyah belakangan ramai diperbincangkan. Sekilas, narasi yang disajikan tampak meyakinkan rapi, tegas, dan seolah berbasis fakta. Dilansir dari laman media sosial resmi Website Sang Pencerah.

Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, fondasi yang digunakan justru rapuh: asumsi menggantikan data, opini mendahului verifikasi. Fenomena ini bukan sekadar soal perbedaan pendapat. Ia menyentuh hal yang lebih mendasar cara membaca sejarah itu sendiri.

Salah satu klaim yang paling mencolok adalah anggapan bahwa Muhammadiyah pada awalnya menggunakan rukyat, lalu beralih ke hisab karena faktor politik. Narasi ini terdengar sederhana, tetapi justru di situlah letak masalahnya: penyederhanaan yang mengabaikan fakta historis.

Jika merujuk pada data yang tersedia, Muhammadiyah sejak awal berdirinya justru telah menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Yang terjadi bukanlah perubahan drastis, melainkan perkembangan kriteria sebagai bagian dari ijtihad ilmiah yang dinamis.

Perjalanan itu terekam jelas dalam sejarah:

• 1915: Penyusunan kalender Hijriyah berbasis hisab mulai dilakukan.
• 1927: Menggunakan kriteria imkan rukyat.
• 1937: Beralih ke ijtima’ qablal ghurub.
• 1969: Menggunakan hisab hakiki wujudul hilal.
• 2026: Mengadopsi kriteria imkan rukyat global (KHGT).

Rangkaian ini menunjukkan satu hal penting: konsistensi dalam pendekatan hisab, dengan penyesuaian berbasis perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan perubahan arah, apalagi akibat tekanan politik.

Narasi lain yang tak kalah problematis adalah upaya mengaitkan metode penentuan awal bulan dengan kekuasaan negara, khususnya Kementerian Agama. Seolah-olah ada dominasi kelompok tertentu yang memengaruhi kebijakan.

Namun, fakta sejarah justru berkata lain. Jika menelusuri daftar Menteri Agama Republik Indonesia, posisi tersebut lebih banyak diisi oleh tokoh dari Nahdlatul Ulama dibandingkan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah sendiri, hanya tercatat beberapa nama dalam rentang panjang sejarah, seperti Rasjidi, Fakih Usman, hingga Abdul Malik Fadjar.

“Artinya, sulit untuk mempertahankan argumen bahwa perubahan metodologi Muhammadiyah dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Data yang ada justru membantahnya secara langsung”

Lebih menarik lagi, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan tidak selalu mengikuti garis organisasi atau kekuasaan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, pernah terjadi perbedaan penetapan Idul Adha antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Saat itu, NU menetapkan Idul Adha pada 17 Maret 2000, sementara pemerintah bersama Muhammadiyah menetapkannya sehari lebih awal, 16 Maret 2000.

Peristiwa ini menjadi penegas bahwa perbedaan tersebut murni lahir dari ijtihad, bukan karena tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Di titik ini, menjadi jelas bahwa narasi yang beredar bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan. Ia menggeser diskusi ilmiah menjadi wacana politis yang tidak relevan, bahkan cenderung provokatif.

Padahal, dalam tradisi Islam, perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriyah adalah hal yang telah lama dikenal. Ia tumbuh dari perbedaan metode, pendekatan terhadap dalil, serta interpretasi terhadap data astronomi. Bukan konflik, melainkan kekayaan intelektual.

Di era keterbukaan informasi, verifikasi seharusnya menjadi langkah paling sederhana. Referensi tersedia luas, akses semakin mudah. Karena itu, menyebarkan narasi tanpa basis data bukan lagi sekadar kekeliruan—tetapi bentuk kelalaian dalam menjaga integritas ilmiah.

Lebih dari itu, tantangan umat hari ini bukan sekadar memahami perbedaan, tetapi menyikapinya dengan kedewasaan. Tidak semua perbedaan harus dibingkai sebagai pertentangan, apalagi ditarik ke ranah politik yang tidak semestinya.

Perbedaan ijtihad seharusnya menjadi ruang belajar, bukan sumber perpecahan. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya informasi, tetapi kejernihan dalam memilahnya. Kejujuran dalam menyampaikan, dan komitmen untuk menjaga persaudaraan.

“Sebab ukhuwah tidak akan pernah tumbuh dari narasi yang memecah, melainkan dari upaya bersama mencari kebenaran yang menyatukan”