Jakarta, kartanusa — Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) resmi mengukuhkan dan melantik jajaran Pengurus Pusat masa bakti 2026–2031 di Jakarta, Sabtu (25/07/2026).
Pelantikan ini merupakan hasil dari Muktamar IPHI Ke VIII di Bali sekaligus momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah alumni haji dalam mendukung pembangunan nasional, menjaga persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat (PP) IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA., M.Si., menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar agenda seremonial. Ajang ini menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi nyata IPHI dalam pembangunan karakter bangsa dan penguatan nilai keislaman-kebangsaan.
“IPHI adalah organisasi besar yang mewadahi para haji dan hajah di seluruh Indonesia. Kita harus memiliki komitmen terhadap pembangunan akhlak mulia dan kekuatan iman untuk berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat persatuan bangsa.” Ujar Ketum Erman Suparno.
Menurutnya, kompleksitas tantangan global dari sisi geopolitik maupun geoekonomi menuntut ormas untuk aktif memberikan solusi nyata bagi pembangunan nasional.
Lima Pokok Pikiran Strategis IPHI 2026–2031
Dalam periode kepengurusan ini, IPHI menetapkan lima pokok pikiran strategis sebagai arah perjuangan organisasi:
Pertama, Ketahanan Pangan Nasional: Mendukung pemenuhan gizi masyarakat serta berperan aktif mengantisipasi ancaman krisis pangan.
Kedua, Pendidikan Berkarakter: Mendorong pembenahan sistem pendidikan nasional yang berfokus pada kualitas SDM, keimanan, akhlak mulia, dan martabat bangsa.
Ketiga, Kemandirian Ekonomi: Mengurangi ketergantungan utang luar negeri melalui semangat Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) dengan mengoptimalkan potensi alumni haji.
Keempat, Krisis Energi: Mendorong pemerintah mempercepat pengembangan teknologi energi masa depan guna mengantisipasi penipisan cadangan energi fosil.
Kelima, Penegakan Hukum: Mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Komitmen Kawal Tata Kelola dan Dana Haji
Selain arah kebijakan makro, Ketum PP IPHI, Erman Suparno menyoroti pentingnya tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. IPHI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan jemaah.
“Efisiensi anggaran, peningkatan mutu layanan, serta pemisahan tegas antara fungsi regulator dan pelaksana sangat krusial untuk mewujudkan tata kelola haji yang profesional.” Ungkapnya.
Terkait Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ketum Erman Suparno mengingatkan bahwa IPHI memiliki hubungan historis sebagai “ibu kandung” dari lahirnya gagasan tersebut. Oleh karena itu, IPHI berkepentingan mengawal agar pengelolaan dana haji tetap transparan, akuntabel, memberikan manfaat optimal bagi jemaah, dan tidak membebani APBN.
Di akhir keterangannya, Ketum Erman Suparno mengajak seluruh alumni haji untuk mewujudkan kemabruran melalui aksi nyata di tengah masyarakat, didukung oleh program strategis seperti pengembangan IPHI Estate, gerakan sosial, dakwah umat, serta layanan Klinik Haji. (Humas/Gus).
