Jakarta, kartanusa — Dinamika politik dan arah pembangunan nasional Indonesia kembali menjadi sorotan tajam di tengah menguatnya cengkeraman kekuasaan eksekutif dan gelombang investasi asing. Dalam rilisnya Selasa (03/08/2026).
Dalam sebuah catatan reflektif yang mengundang diskursus publik, pengamat dan pemerhati masalah kebangsaan, Ir. H. Chairul Djaelani, MMT., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Bela Negara (GBN) Jawa Timur membedah tiga isu krusial: “Stabilitas kekuasaan dan peran Trias Politica, Urgensi kembali ke Demokrasi Pancasila, serta Keprihatinan atas kedaulatan ekonomi nasional”.
Stabilitas Politik dan Integrasi Trias Politica
Dalam analisisnya, Chairul Djaelani, Ketua DPW GBN Jatim menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini dinilai berada dalam posisi yang sangat kuat dan solid.
“Kekuatan ini ditopang oleh dukungan penuh dari TNI dan Polri, serta stabilitas koalisi partai politik raksasa di parlemen, kecuali PDI-Perjuangan yang tampak mengambil posisi politik yang lebih mandiri.” Ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Chairul, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa dinamika sosial seperti aksi demonstrasi mahasiswa dinilai masih bersifat sporadis dan belum menjadi gerakan kumulatif nasional. Oleh karena itu, kontrol dan kritik membangun yang substansial dan solutif dinilai paling efektif berada di tangan DPR RI melalui pemanfaatan hak-hak konstitusionalnya, seperti hak interpelasi, angket, hingga hak menyatakan pendapat.
“Praktik Trias Politica di Indonesia saat ini tidak berjalan secara terpisah dan saling mengawasi secara ketat, checks and balances, melainkan cenderung “terintegrasi” akibat kuatnya ikatan koalisi pendukung kekuasaan.” Ungkapnya.
Urgensi Kembali ke Demokrasi dan Ekonomi Pancasila
Menghadapi kompleksitas politik modern, Chairul Djaelani menegaskan perlunya bangsa Indonesia melakukan introspeksi dengan kembali mengkaji dan menerapkan Demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi hidup bangsa dinilai memiliki lima sila yang berdiri kokoh sebagai satu kesatuan yang utuh, mendasar, serta menjadi landasan bagi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
“Sila-sila tersebut tidak boleh direduksi atau “diperas” karena semuanya merupakan inti dari tata nilai bernegara.” Tandasnya.
Lebih lanjut, Chairul Djaelani mengatakan bahwa seruan ini tidak hanya berlaku pada ranah politik, tetapi harus merambah ke sektor Ekonomi Pancasila serta tatanan sosial-budaya. Landasan ini dinilai mutlak diperlukan agar orientasi pembangunan tidak tercerabut dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
Kedaulatan Ekonomi: Menguji Keberpihakan pada Anak Bangsa
Isu paling krusial yang disoroti adalah perbandingan antara prioritas pengusaha nasional versus dominasi kepentingan asing dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Chairul Djaelani juga mempertanyakan arah kebijakan ekonomi yang kerap kali menempatkan investasi asing di posisi utama dibandingkan kemandirian ekonomi rakyat sendiri.
“Mulai dari pengelolaan tambang emas Freeport di Papua, nikel di Morowali oleh korporasi asal Tiongkok, hingga proyek-proyek pembangunan skala besar seperti kawasan PIK, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kehadiran pengusaha dan tenaga kerja lokal (pribumi) dilindungi dan diberdayakan.” Tuturnya.
Sebagai perbandingan historis, tambah Chairul Djaelani, bahwa Indonesia pada era Bung Karno pernah menjadi mercusuar dunia dan pemimpin The New Emerging Forces yang disegani oleh negara-negara besar dunia, termasuk menginspirasi negara tetangga seperti Malaysia.
“Oleh karena itu, momentum ini dinilai tepat untuk mengevaluasi ulang strategi pembangunan nasional agar benar-benar berdaulat di negeri sendiri.” Pungkasnya.
Refleksi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus selalu berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan mutlak rakyat Indonesia di atas tanah airnya sendiri. (Humas/Gus).
