Catatan Demokrasi: Krisis Anggaran dan Manuver Istana
Oleh Ustadz Salman Alfarisi BMR, S.H.I.
(Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara Jawa Timur)
Pergantian posisi strategis di Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tengah derasnya arus pencairan anggaran untuk program-program mercusuar memicu pertanyaan serius mengenai arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusan mendadak ini bukan sekadar rotasi administratif biasa, melainkan cerminan dari gesekan antara disiplin anggaran yang ketat dan ambisi politik anggaran yang masif”
Ambisi Program Prestisius versus Ruang Fiskal
Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada pada titik nadir tertingginya. Di satu sisi, pemerintahan baru harus mengamankan pendanaan masif untuk realisasi program-program prioritas utama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), cetak sawah, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di sisi lain, proyeksi penerimaan pajak dan rasio utang memerlukan pengawalan fiskal yang sangat konservatif agar defisit tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari PDB. Dalam waktu yang bersamaan terjadi bencana alam dimana-mana, yang juga butuh anggaran yang besar untuk menanganinya.
Ditatanan global, situasi geopolitik yang terus bergulir tidak menentu yang tentunya akan mempengaruhi ekonomi negara-negara berkembang, khususnya dalam hal energi, lebih spesifik ancaman naiknya harga minyak yang juga akan memicu kenaikan harga pangan lainnya.
Sosok seperti Purbaya Yudhi Sadewa dikenal dengan karakter teknokratis yang tegas, kerap memegang prinsip kehati-hatian (prudence) dalam menjaga likuiditas dan postur anggaran. Mengapa harus diganti?
Ketika figur dengan pendekatan pengawasan ketat dipinggirkan atau diganti di tengah jalan, publik layak membaca sinyal ini sebagai upaya melicinkan jalan pencairan dana tanpa hambatan birokratis atau resistensi teknokratis yang dianggap memperlambat eksekusi janji kampanye presiden.
Darurat Korupsi dan Erosi Kepercayaan
Situasi ekonomi politik ini semakin runyam di tengah sorotan publik terhadap kasus-kasus korupsi yang masif dan kerentanan tata kelola pengadaan barang serta jasa. Ketika anggaran digelontorkan dalam volume besar dan tempo yang cepat tanpa sistem pengawasan berlapis, celah penyimpangan terbuka lebar.
“Alih-alih memperkuat transparansi, manuver pergantian pengelola keuangan negara justru memunculkan kekhawatiran bahwa stabilitas makroekonomi dikorbankan demi syahwat politik anggaran jangka pendek”
Sebagai bagian dari warga bangsa, hanya bisa mengatakan: “Pak Presiden Prabowo Subianto mohon berhati-hati?”
