Jakarta, kartanusa — Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang kian berkualitas, merata, dan transparan.

Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Terbatas terkait BPJS Kesehatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Senin, 28 September 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah merumuskan sejumlah langkah strategis guna memperkuat fondasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar semakin tangguh dan berkelanjutan.

Poin Utama Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Pertama, Tambahan Dana Rp20 Triliun: Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun 2026.

“Dana ini dicairkan secara bertahap demi memperkuat kondisi keuangan BPJS serta memastikan kelancaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.” Tegas Presiden Prabowo Subianto.

Kedua, Optimalisasi Pembiayaan dan Kepesertaan: Penguatan pembiayaan JKN ditempuh melalui peningkatan kepatuhan pembayaran iuran serta ketepatan sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Saat ini, total kepesertaan JKN telah menyentuh angka 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan mencapai 80,6 persen.” Ungkapnya.

Ketiga, Efisiensi Harga Obat dan Alkes: Pemerintah berkomitmen menekan harga obat serta alat kesehatan melalui penguatan industri farmasi dalam negeri, perbaikan tata kelola pengadaan di rumah sakit, serta optimalisasi sistem rujukan dan mutu layanan.

Keempat, Revitalisasi Faskes dan Perlindungan Nakes: Percepatan revitalisasi fasilitas kesehatan digenjot di seluruh pelosok negeri.

“Langkah ini dibarengi dengan penguatan perlindungan bagi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penerapan digitalisasi rekam medis secara menyeluruh.” Tandas Presiden Prabowo Subianto.

Melalui perbaikan tata kelola, penguatan pembiayaan, dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan, pemerintah terus berupaya menghadirkan sistem kesehatan nasional yang efisien dan terintegrasi. Sebab, pada akhirnya, tujuan utama dari setiap kebijakan ini adalah memastikan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang semakin prima. (Humas/Gus).