Surabaya, kartanusa – Bertepatan dengan momen peringatan Peristiwa G30S/PKI pada Rabu (30/09/2026), lembaga kajian Rosyid College of Arts merilis catatan kritis mengenai dinamika politik dan kelembagaan di Indonesia. Lembaga tersebut menyoroti bagaimana monopoli partai politik (parpol) berdampak pada tingginya biaya politik serta ber berpotensi melemahkan partisipasi publik secara luas.

Dalam kutipannya, Rosyid College of Arts merujuk pandangan filsuf dan linguis Noam Chomsky yang menilai bahwa partai politik dapat menjadi salah satu institusi paling berbahaya di planet ini jika dikelola tanpa kontrol yang sehat.

Kutipan tersebut mencontohkan rekam jejak Partai Republik di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, Partai Nazi di Jerman pada masa lalu, hingga Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sejarah nasional.

Catatan tersebut juga mengkritik pandangan kaum sekuler-radikal pendukung demokrasi liberal yang menganggap aktivitas politik mutlak membutuhkan partai politik. Menurut Rosyid College of Arts, asumsi tersebut serupa dengan pandangan keliru bahwa pendidikan mutlak membutuhkan persekolahan formal.

Sejak berlakunya perubahan UUD (2002), politik dinilai makin dimonopoli oleh institusi parpol. Hal ini mengakibatkan proses politik menjadi kian mahal, selayaknya biaya pendidikan yang melambung ketika lembaga sekolah memonopoli akses pembelajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Rosyid College of Arts menegaskan bahwa politik dan pendidikan merupakan public goods (barang publik) yang seharusnya tidak dimonopoli oleh institusi atau kelompok tertentu saja.

“Dibutuhkan peran kita semua untuk membesarkan anak-anak yang kompeten dan sehat, sebagaimana dibutuhkan keterlibatan kita semua untuk membangun warga negara yang memiliki kesadaran serta aspirasi politik (It takes us all to raise a competent and healthy children, and it shall take us all to raise politically-aspired citizens).” Tulis Rosyid College of Arts dalam pernyataan resminya di Surabaya.