Jakarta, kartanusa — Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, memberikan instruksi tegas untuk melakukan percepatan transformasi menyeluruh terhadap PT PLN (Persero). Arahan ini mencakup pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi serta produktivitas perusahaan, hingga akselerasi pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan strategis bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Rabu (14/10/2026).

Dorong Efisiensi dan Penguatan Cadangan Kelistrikan

Usai pertemuan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan berkoordinasi langsung dengan PLN.

“Langkah ini dilakukan untuk melaksanakan kajian mendalam guna mendongkrak efisiensi operasional sekaligus menekan beban subsidi negara.” Ujar Rosan Roeslani.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto turut menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi berbagai potensi kondisi darurat. Kepala Negara menginstruksikan penyempurnaan rencana cadangan (backup plan) yang matang demi menjaga keandalan serta kontinuitas layanan kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia.

Evaluasi RUU Migas dan Stabilitas Pasokan BBM Nasional

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah laporan penting kepada Presiden, di antaranya:

Pertama, Perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Kedua, Evaluasi menyeluruh terhadap pembenahan layanan kelistrikan pascagangguan teknis yang sempat terjadi di beberapa daerah.

Ketiga, Laporan penanganan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.

Lebih lanjut, Bahlil juga memastikan bahwa kondisi stok BBM nasional saat ini berada dalam status aman, dengan ketahanan pasokan yang mencukupi untuk kisaran 16 hingga 18 hari ke depan.

Rangkaian instruksi dan evaluasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan transisi energi yang berkelanjutan, ketahanan energi nasional yang kokoh, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas. (Humas/Gus).