Surabaya, kartanusa — Situasi ekonomi domestik kembali menjadi sorotan tajam di tengah berbagai disrupsi yang dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Isu kelangkaan pasokan energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) di destinasi strategis seperti Bali dan kawasan perdagangan bebas Batam, fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta nilai tukar Rupiah, hingga ketersediaan kebutuhan pokok (sembako) memicu perdebatan luas di ruang publik. Hal ini disampaikan oleh pemerhati publik dari Rosyid College of Arts, Daniel Mohammad Rosyid, Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur. Jum’at (16/10/2026).
“Di luar indikator angka-angka pasar, narasi kritis turut mengalir dari berbagai kalangan pengamat sosial-politik. Sejumlah pihak menilai bahwa persoalan ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan akumulasi kekuatan ekonomi-politik atau yang kerap diidentifikasikan sebagai oligarki, yang semakin terkonsolidasi dalam satu dekade terakhir.” Tutur Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA.
Detak Jantung Ekonomi: Antara Distribusi dan Stabilitas Pasar
Selanjutnya, Prof. Daniel, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, stabilitas sektor riil dan finansial menghadapi ujian berlapis, yakni:
Pertama, Sektor Energi dan Logistik: Laporan mengenai ketatnya pasokan BBM di Bali dan Batam memicu kekhawatiran terhadap rantai pasok energi domestik, yang berdampak langsung pada sektor pariwisata serta aktivitas industri penunjang.
Kedua, Pasar Keuangan: Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS serta pergerakan IHSG mencerminkan sentimen investor global maupun domestik yang sensitif terhadap faktor risiko geopolitik, kebijakan suku bunga global, serta kepastian regulasi di dalam negeri.
Ketiga, Kebutuhan Pokok (Sembako): Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pangan pokok terus menjadi indikator krusial daya beli masyarakat kelas bawah yang rentan terhadap guncangan suplai.
Kritik Struktur: Evolusi Kekuatan Ekonomi dan Lanskap Konstitusional
Prof. Daniel juga mengungkapkan bahwa di balik diskursus teknis ekonomi, muncul pandangan kritis dari para pengamat yang menyoroti transformasi kekuatan ekonomi dalam sistem nasional. Sebagian kalangan menilai bahwa lanskap ekonomi Indonesia mengalami pergeseran struktural sejak era pasca-reformasi, khususnya menunjuk pada amendemen konstitusi di awal tahun 2000-an yang dinilai membuka ruang lebih luas bagi mekanisme pasar bebas dan akumulasi modal.
“Kekuatan ekonomi yang pada masa lalu, seperti menjelang krisis 1998, masih terfragmentasi, kini telah bermutasi menjadi jejaring kapital yang lebih terorganisir.” Tandasnya.
Narasi tersebut, lanjut Prof. Daniel, mempertanyakan efektivitas kontrol negara dalam memastikan hajat hidup orang banyak tetap terlindungi dari dominasi pemusatan modal.
Refleksi Sejarah dan Tantangan Masa Depan
Dalam kesempatan tersebut juga, Prof. Daniel menyampaikan bahwa kerap kali, memori kolektif publik ditarik kembali ke peristiwa krusial tahun 1998, sebuah titik balik sejarah di mana krisis ekonomi beririsan dengan krisis politik mendalam yang berujung pada kejatuhan rezim Orde Baru.
Namun, tambahnya, bahwa membaca ulang sejarah hari ini menuntut kehati-hatian analitis: apakah dinamika kontemporer merupakan bentuk pengulangan pola lama, ataukah sebuah bentuk kompetisi kekuasaan dengan konfigurasi aktor yang sepenuhnya baru?
“Para ekonom dan pengamat kebijakan publik sepakat bahwa solusi atas berbagai kerentanan ini terletak pada penguatan tata kelola (governance), transparansi distribusi logistik nasional, serta keberpihakan kebijakan fiskal dan moneter yang pro-rakyat guna meredam dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas.” Pungkasnya. (Humas/Gus).
