Jakarta, kartanusa— Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang diselenggarakan di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Sejumlah poin utama yang menjadi sorotan dalam Rakornas TPAKD 2026:
Pertama, Fondasi Inklusi Keuangan Nasional: Presiden memberikan apresiasi atas pencapaian terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, and kota di Indonesia yang telah rampung pada akhir 2024 lalu.
“Keberadaan TPAKD sebagai fondasi krusial dalam memperluas inklusi keuangan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.” Tutur Presiden Prabowo Subianto.
Kedua, Akselerasi Penyaluran Kredit untuk Rakyat: Pemerintah mencatat penyaluran kredit untuk rakyat saat ini telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan 2 juta penerima manfaat. Target ambisius Pemerintah menargetkan lonjakan penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang.
“Perluasan jangkauan ini diproyeksikan mampu menyasar sekitar 28 juta keluarga, dengan fokus utama kepada petani, nelayan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.” Terang Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga, Pengamanan Kekayaan Nasional & Penertiban Konsesi: Kepala Negara menegaskan pentingnya menjaga kekayaan nasional dari berbagai potensi kebocoran. Langkah tegas akan terus dilakukan melalui penertiban konsesi yang tidak produktif serta penguatan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran, demi memastikan potensi ekonomi Indonesia mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.
Keempat, Efisiensi BUMN dan Optimalisasi Aset Negara: Dalam kesempatan yang sama, Presiden mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin efisien dan aset-aset negara dioptimalkan pengelolaannya. Langkah ini dinilai mutlak agar manfaatnya dirasakan secara nyata oleh kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan & Ucapan Hari Santri
Selain membuka Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri di tanah air. Di pengujung acara, Kepala Negara secara resmi meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sebagai langkah strategis baru dalam memperkuat arsitektur keuangan inklusif di Indonesia.
“Akses keuangan bukan hanya terbatas pada tersedianya pembiayaan, tetapi memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan; karena ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat.” Tegas Presiden Prabowo Subianto. (Humas/Gus).
