Surabaya, kartanusa – Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur membedah dinamika sekularisasi di Mesir lewat sejarah pelumpuhan institusi Al-Azhar, serta menarik benang merahnya dengan kondisi politik keagamaan di Indonesia saat ini. Ahad (25/10/2026).

Pokok Pandangan Penting Bagi Masa Depan Indonesia

Pertama, Sekularisasi Mesir: Mesir digambarkan sebagai negara di mana Islam diizinkan hidup di Masjid, namun dipisahkan dari pengaturan negara melalui proses panjang selama 200 tahun.

Kedua, Tiga Instrumen Teknokratik Pelumpuhan Al-Azhar:

•  Zaman Muhammad Ali: Penyitaan tanah wakaf Al-Azhar, menjadikannya lembaga negara yang digaji pemerintah sehingga “siapa yang bayar, dia yang mengatur”.
• Zaman Gamal Abdul Nasser (UU No. 103 Tahun 1961): Al-Azhar dipaksa membuka fakultas umum (kedokteran, teknik, dll.) agar suara ulama menjadi minoritas, rektor diangkat presiden, dan Syekh Al-Azhar menjadi pegawai kementerian.
• Pembatasan Peran Politik: Al-Azhar dibatasi hanya untuk urusan ibadah ritual (wudhu, nikah, waris), sementara isu strategis seperti kebijakan negara dan luar negeri dibungkam.

Ketiga, Identitas Berlapis Mesir: Budaya Mesir tidak hanya berakar pada Islam, tetapi juga warisan Kristen Koptik dan paganisme Firaun (Pharaonisme) yang dipromosikan oleh kaum intelektual seperti Thaha Hussein.

“Budaya sekuler Mesir (sinema, sastra) dinilai lebih mendominasi ruang publik ketimbang fatwa ulama.” Ungkapnya.

Menurut Prof. Daniel, situasi di Indonesia, mulai dari peran kampus Islam (UIN) yang dianalogikan mirip Al-Azhar pasca-reformasi teknokratik, hingga pudarnya hegemoni politik umat Islam sejak pembubaran Masyumi, di mana kekuatan politik tradisional (Mataraman/abangan) dinilai lebih mendominasi ketimbang basis santri/pesisir.

“Al-Azhar adalah seperti mercusuar yang sangat terang, tapi ditaruh di atas pulau yang dikelilingi tembok, cahayanya tidak bisa menerangi istana presiden dan markas militer di Kairo.” Pungkas Daniel M. Rosyid. (Humas/Gus).