Cilacap, kartanusa — Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi langsung dari para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Senin (26/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming juga meninjau alur Sungai Kaliyasa serta kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap guna memastikan berbagai kendala di lapangan segera mendapat penyelesaian nyata dari pemerintah.
Pengawalan Ketat Distribusi Solar Subsidi
Menanggapi persoalan ketersediaan bahan bakar yang kerap dikeluhkan nelayan, Wapres Gibran Rakabuming menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar subsidi sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.
“Pemerintah berkewajiban memastikan kuota dan ketersediaan solar benar-benar mencukupi kebutuhan nelayan di lapangan.” Tegas Wapres Gibran.
Untuk menjamin kelancaran distribusi tersebut, Wapres Gibran Rakabuming secara khusus menugaskan Staf Khusus Wapres, Tina Talisa, agar mengawal distribusi solar bersubsidi di wilayah Cilacap agar tepat sasaran dan tidak mengalami hambatan.
Solusi Kendala Administrasi Pembelian Solar
Selain ketersediaan fisik bahan bakar, Wapres Gibran Rakabuming turut menyoroti kendala administratif yang selama ini menghambat sebagian nelayan dalam memperoleh surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi.
Bagi para pemilik kapal dengan ukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki dokumen rekomendasi, Wapres Gibran Rakabuming mengimbau agar segera mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Langkah proaktif ini diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan dokumen agar nelayan bisa segera mengakses bahan bakar bersubsidi secara legal dan mudah.
Penanganan Pendangkalan Alur Sungai Kaliyasa
Dalam peninjauan di lapangan, Wapres Gibran Rakabuming juga merespons cepat keluhan nelayan terkait pendangkalan alur Sungai Kaliyasa yang selama ini menyulitkan perahu dan kapal nelayan untuk keluar-masuk melaut.
Sebagai langkah solusi jangka panjang, Wapres memastikan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melaksanakan pengerukan alur sungai.
Selain itu, penanganan juga akan mencakup pembangunan tanggul atau pemecah ombak guna mencegah terjadinya sedimentasi berulang serta mengurangi risiko abrasi dan longsor di sekitar alur sungai. (Humas/Gus).
