Pekanbaru, kartanusa — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau menggelar agenda silaturahmi dan audiensi bersama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Arif Eka Syaputra, pada Selasa (04/08/2026).
Pertemuan strategis ini dimanfaatkan oleh kader IMM untuk memaparkan berbagai persoalan mendasar di Bumi Lancang Kuning sekaligus menyerahkan dokumen Kajian Akademik sebagai rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.
Dalam audiensi tersebut, DPD IMM Riau menyoroti sebuah paradoks pembangunan yang tajam. Meskipun Riau dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) terbesar di Indonesia, potensi besar tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Soroti Ketimpangan hingga Tata Kelola Energi
Berdasarkan kajian yang diserahkan, DPD IMM Riau membeberkan sejumlah persoalan krusial yang masih menghambat kemajuan daerah, di antaranya:
Pertama, Keadilan Fiskal dan DBH: Formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam yang dinilai belum memberikan porsi dan keadilan yang proporsional bagi Riau sebagai daerah penghasil utama.
Kedua, Paradoks Kesejahteraan: Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kelemahan dalam pelayanan publik.
Ketiga, Tata Kelola Energi dan Agraria: Persoalan distribusi BBM, pelayanan kelistrikan, konflik agraria, sengketa kawasan hutan, serta perlindungan hak masyarakat yang terdampak kebijakan pengelolaan SDA.
Keempat, Supremasi Hukum dan Korupsi: Hambatan praktik korupsi serta tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di daerah.
Dorong Perjuangan Konstitusional DPD RI
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, DPD IMM Riau merumuskan sejumlah poin rekomendasi kebijakan yang didorong agar diperjuangkan oleh DPD RI melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Rekomendasi itu mencakup reformasi pemberantasan korupsi, revisi formula DBH yang berkeadilan, evaluasi penegakan hukum, perbaikan tata kelola sektor energi, serta percepatan penyelesaian konflik agraria yang berpihak pada kepastian hukum masyarakat.” Ujar Humas DPD IMM Riau.
Lebih lanjut, DPD IMM Riau menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Senator Arif Eka Syaputra dalam menerima aspirasi mahasiswa. Gerakan mahasiswa Muhammadiyah di Riau ini berharap kolaborasi dan sinergi dengan lembaga perwakilan daerah dapat terus dikawal.
“Kami berharap kolaborasi dan sinergi dengan lembaga perwakilan daerah dapat terus dikawal secara nyata demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau secara berkelanjutan.” Pungkasnya. (Humas/Gus).
