Jakarta, kartanusa – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menghadiri rapat terbatas dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial Kemendikdasmen pada Senin (15/12/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan difokuskan pada pembahasan penanganan bencana di wilayah Sumatra serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi periode libur akhir tahun.
Dalam rapat tersebut, Mendikdasmen RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., memaparkan secara komprehensif kondisi dan kebutuhan layanan pendidikan di daerah terdampak bencana dengan rincian 2.873 ruang kelas sementara, 141.355 perlengkapan belajar siswa.
“2.873 ruang kelas sementara, 141.355 perlengkapan belajar siswa, layanan dukungan psikososial, serta pendampingan pembelajaran darurat dan tunjangan khusus bagi guru terdampak.” Ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Mu’ti juga menyampaikan tentang kesiapan dan realisasi dukungan anggaran yang telah dan sedang disalurkan. Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan operasional awal sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting serta Rp18,53 miliar dari anggaran revisi untuk mendukung penanganan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
“Bantuan tersebut mencakup penyediaan sarana pembelajaran darurat, operasional pembersihan sekolah, perlengkapan belajar darurat, serta pendampingan dukungan psikososial.” Ungkapnya.
Dalam penyalurannya, empat tenda ruang kelas darurat telah terpasang di Kota Padang dan Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Sementara itu, pengiriman tenda lainnya masih berlangsung, dengan rincian 40 tenda menuju Aceh, 44 tenda ke Sumatra Utara, dan 25 tenda ke Sumatra Barat.
“Kemendikdasmen juga telah menyiapkan anggaran revisi sebesar Rp35 miliar yang secara khusus menyasar 17.500 guru terdampak bencana.” Tegasnya.
Melalui pemaparan tersebut, Menteri Mu’ti menegaskan komitmen Kemendikdasmen Republik Indonesia untuk terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah, guna memastikan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga menjamin keberlangsungan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun di tengah bencana. (Humas/Gus).
