Jakarta, kartanusa – Pemerintah terus mematangkan langkah perbaikan untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mengevaluasi dan membenahi tata kelola program strategis tersebut agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Rabu (15/07/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian komprehensif terhadap berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.
“Kami sedang melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Hasil kajian ini nantinya akan segera kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan lebih lanjut.” Ujar Zulkifli kepada awak media.
Pemetaan Masalah Utama MBG
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa kendala krusial yang selama ini menghambat jalannya program MBG. Menurut Zulkifli, hambatan tersebut meliputi tiga poin utama, yaitu:
Pertama, Penyalahgunaan program: Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kedua, Akurasi data: Terkait penetapan titik penerima manfaat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Ketiga, Infrastruktur pendukung: Terbatasnya ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah yang menjadi tulang punggung penyaluran gizi.
Target Satu Bulan Terselesaikan
Menanggapi tantangan tersebut, Menko Pangan memberikan komitmen tegas. Ia menargetkan seluruh hambatan teknis dan administratif ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
“Saya minta waktu satu bulan untuk membereskan persoalan-persoalan ini. Harapannya, setelah dibenahi, pelaksanaan program MBG akan jauh lebih efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata sesuai dengan tujuan awal program ini.” Pungkasnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program prioritas nasional tersebut agar tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga memiliki tata kelola yang akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi perbaikan gizi masyarakat Indonesia. (Humas/Gus).
