Jakarta, kartanusa— Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Senin, 27 Juli 2026.
Pertemuan strategis ini digelar guna memperkuat koordinasi dan sinergi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta memastikan ketahanan ekonomi makro tetap solid.
Dalam rapat tersebut, KSSK menegaskan komitmen kuat untuk terus meningkatkan sinergi lintas lembaga yang melibatkan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah integratif ini diperlukan agar setiap bauran kebijakan fiskal maupun moneter dapat berjalan selaras, saling mendukung, serta mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko ketidakpastian global.
“Penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo merupakan fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan pasar, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.” Ujar Ketua/Koordinator KSSK, sekaligus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal stabilitas nilai tukar rupiah. Upaya tersebut ditempuh melalui optimalisasi berbagai instrumen kebijakan, termasuk langkah-langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar serta penerapan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi riil.
“Upaya tersebut ditempuh melalui optimalisasi berbagai instrumen kebijakan, termasuk langkah-langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar serta penerapan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi riil.” Ungkap Destry Damayanti, Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia.
Selain itu, pemerintah bersama otoritas terkait juga akan terus melanjutkan berbagai langkah strategis guna mendorong arus masuk modal asing (capital inflow). Salah satu insentif yang dioptimalkan adalah penurunan biaya lindung nilai (hedging) guna memberikan kepastian serta kemudahan bagi para pelaku usaha dan investor.
Melalui kepemimpinan dan arahan langsung Presiden Prabowo dalam rapat KSSK ini, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah pilar utama dalam menjaga momentum pembangunan.
“Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah pilar utama dalam menjaga momentum pembangunan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.” Tegas Presiden Prabowo Subianto. (Humas/Gus).
