Surabaya, kartanusa — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di kancah internasional kembali menjadi sorotan penting dalam diskursus pembangunan nasional. Berdasarkan data dan pengukuran global, posisi Indonesia saat ini berada di peringkat 114 dari 155 negara yang dinilai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur, Ir. H. Chairul Djaelani, MMT., pada Kamis (06/08/2026).
Menurut Chairul Djaelani, Ketua DPW GBN Jatim bahwa pencapaian ini diukur melalui tiga variabel utama pembangunan, yaitu:
Pertama, Tingkat Pendidikan; akses dan kualitas mutu belajar masyarakat.
Ketua, Tingkat Kesehatan; derajat kesehatan dan usia harapan hidup.
Ketiga, Rintisan Ekonomi Produktif; daya beli, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi.
“Kendati berbagai program infrastruktur dan kebijakan fiskal terus digenjot oleh pemerintah, para pengamat dan pemerhati sosial menilai bahwa ada fondasi yang jauh lebih fundamental dan berada di atas seluruh level pembangunan tersebut, yaitu Spirit, Kesadaran, serta Etika Moral para pemimpin di semua jajaran masyarakat dan bangsa.” Ungkap Chairul Djaelani.
Fondasi Utama: Integritas dan Tata Kelola yang Bersih
Chairul Djaelani juga menegaskan bahwa pembangunan fisik dan peningkatan angka statistik tidak akan berdampak secara optimal tanpa adanya fondasi moral yang kuat.
“Inti dari kemajuan sebuah bangsa terletak pada komitmen para pemegang kebijakan untuk tidak mengambil hak rakyat, bersih dari praktik korupsi, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjauhi praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam tata kelola penyelenggaraan negara.” Tegasnya.
Selain itu, tambah Chairul Djaelani, bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang dinilai sebagai faktor penghambat utama yang menggerogoti efektivitas anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi produktif.
“Ketika hak-hak dasar rakyat tergerus oleh kepentingan segelintir pihak, maka percepatan peningkatan IPM akan berjalan lambat dan pincang.” Tandasnya.
Membangkitkan Kembali Semangat dan Tekad Kolektif
Menghadapi tantangan global dan domestik ini, Chairul Djaelani mengatakan bahwa dibutuhkan kebangkitan semangat serta tekad yang kokoh dari seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara di tingkat pusat hingga daerah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga generasi muda.
“Kesadaran kolektif harus dibangun bukan sekadar sebagai slogan administratif, tetapi sebagai panggilan moral, moral calling.” Katanya.
Chairul Djaelani juga menyoroti tentang kepemimpinan yang beretika dan berintegritas tinggi adalah syarat mutlak (sine qua non) untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar sampai kepada sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Nah, sudah saatnya bagi seluruh jajaran kepemimpinan di negeri ini melakukan refleksi mendalam. Dengan memadukan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif yang didasari oleh kejujuran, transparansi, serta etika penyelenggaraan negara yang bersih, Indonesia diyakini mampu melompat lebih tinggi dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.” Pungkasnya. (Humas/Gus).
