Surabaya, kartanusa – Kamis, 1 Oktober 2026, Lembaga Kajian Rosyid College of Arts merilis analisis politik mengenai dinamika kebangsaan dan tantangan pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.

Dalam peryataan resminya yang diterbitkan di Surabaya hari ini, lembaga tersebut menyoroti penggeseran makna Pancasila serta potensi dinamika politik yang dihadapi pemerintah menjelang Oktober 2026.

Menurut analisis tersebut, Pancasila dalam sejarahnya kerap berhadapan dengan berbagai penafsiran yang dinilai merugikan umat Islam, mulai dari era Nasakom hingga penerapannya dalam bingkai demokrasi liberal pasca-reformasi.

“Perubahan UUD 1945 melalui amandemen berkala dianggap telah mengubah fondasi dasar tata negara yang bercita-cita awal membela kepentingan nasional.” Tutur Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA, Rosyid College of Arts, yang juga Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur ini.

Rosyid College of Arts juga mencatat adanya potensi proxy war politik yang menyasar kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya mengembalikan semangat UUD 1945 asli sebagai basis arah pembangunan nasional dinilai memicu perlawanan dari kelompok oligarki dan elemen-elemen yang merasa kepentingannya terancam.

“Oligarki yang terdesak oleh arah kebijakan ini berpotensi memanfaatkan momentum politik di bulan Oktober 2026 untuk mengganggu stabilitas pemerintahan.” Tegas Prof. Daniel dalam rilisnya.

Menurutnya, guna menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan arah pembangunan negara, Rosyid College of Arts menyerukan kepada seluruh elemen umat Islam dan masyarakat luas untuk merapatkan barisan dan memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut dinilai krusial agar konsolidasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat tercapai tanpa hambatan politis. (Humas/Gus).