Surabaya, kartanusa— Perkembangan dinamika politik dan sosial-ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir terus menjadi sorotan akademisi dan pengamat. Dalam sebuah pandangan kritis yang disampaikan di Rosyid College of Arts, Surabaya, Rabu (30/09/2026), mengemuka keprihatinan mendalam terkait arah perjalanan bangsa pasca-perubahan konstitusi hingga dinamika oligarki saat ini.
Analisis tersebut menyoroti bahwa perubahan UUD 1945 menjadi UUD hasil amandemen pada era awal Reformasi dianggap telah membuka celah strategis bagi masuknya pengaruh kelompok sekuler kiri dan liberal radikal.
“Perubahan ini ditengarai memicu infiltrasi ideologi gaya baru secara klandestin ke berbagai elemen vital bangsa, mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi pemuda dan mahasiswa, partai politik, hingga institusi pertahanan dan keamanan seperti TNI dan Kepolisian.” Tutur Rosyid College of Arts, Surabaya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa perkembangan ini dinilai semakin kompleks seiring bertransisinya sistem ekonomi ersatz capitalism era Orde Baru menjadi full-fledged capitalism dalam kurun satu dekade terakhir. Fenomena ini memicu lahirnya persekutuan antara aktor ekonomi, politisi, dan birokrat yang oleh akademisi politik Verdi R. Hadiz didefinisikan sebagai kekuatan oligarki.
“Kondisi inilah yang dinilai membawa perjalanan demokrasi Indonesia menuju apa yang disebut sebagai ‘Jalan Buntu Reformasi.” Tegas Rosyid College of Arts, Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA., dalam rilisnya.
Menanggapi situasi tersebut, lanjutnya, bahwa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dipandang telah mendeteksi potensi ancaman klandestin ini sejak awal.
“Sebagai langkah responsif, strategi counter-intelligence dan tindakan tegas, diibaratkan sebagai “biopsi eksisional”, diperlukan secara presisi untuk membersihkan potensi ancaman internal demi memulihkan integritas dan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pungkasnya. (Humas/Gus).
