Surabaya, kartanusa — Percaturan politik nasional kembali memunculkan perdebatan mendasar mengenai efektivitas pemerintahan, stabilitas koalisi, serta arah pembangunan jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur, Ir. H. Chairul Djaelani, MMT. Jum’at (16/10/2026).

“Sejumlah catatan kritis mengemuka dari ruang diskursus publik, khususnya menyoroti tentang pentingnya konsolidasi politik yang kuat demi menghindari politik parsial dan mengembalikan fokus negara pada kemandirian, kemajuan, serta kesejahteraan yang berkeadilan.” Tutur Ir. H. Chairul Djaelani, MMT., Ketua DPW GBN Jatim.

Menurutnya, ini berpijak pada perbandingan historis dan perbandingan tata kelola pemerintahan global, mulai dari era Orde Baru hingga praktik demokrasi di Amerika Serikat dan Tiongkok.

Belajar dari Sejarah: Kabinet Ahli dan Stabilitas Koalisi

Menurut Chairul, panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa dalam catatan sejarah Indonesia, era kepemimpinan Presiden Soeharto kerap diasosiasikan dengan hadirnya formasi Kabinet Ahli Paripurna. Jajaran menteri saat itu diisi oleh para ekonom dan akademisi berkaliber internasional yang memiliki reputasi global, seperti Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, dan Prof. Dr. J.B. Sumarlin.

“Kunci keberhasilan stabilitas saat itu tidak lepas dari adanya fondasi politik mayoritas yang solid, yang didukung oleh tiga pilar kekuatan utama (TNI, PNS, dan Golkar).” Ungkap Chairul, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jawa Timur periode 2014-2019 ini.

Pertanyaannya, lanjut Chairul, mengapa model pengelolaan berbasis keahlian (technocratic governance) yang dipadukan dengan koalisi politik yang kuat tidak diadopsi secara konsisten dalam kerangka sistem presidensial modern?

Saat ini, koalisi besar di parlemen sebenarnya telah terbentuk. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengikat seluruh kekuatan politik tersebut dalam sebuah ikrar atau komitmen moral untuk mengamankan jalannya pemerintahan secara penuh selama satu periode masa jabatan presiden.

“Tujuannya jelas, agar energi bangsa tidak terkuras untuk dinamika politik transaksional atau “politik parsial”, melainkan sepenuhnya dicurahkan untuk pembangunan substansial.” Tegasnya.

Belajar dari Peta Politik Global: AS vs. Tiongkok

Dalam melihat lanskap tata kelola dunia, Chairul mengungkapkan bahwa terdapat dua model ekstrem yang kerap menjadi perbandingan:

Pertama, Amerika Serikat (Sistem Dua Partai / Demokrasi Liberal): Meskipun persaingan antara Partai Republik dan Demokrat sangat ketat, partai yang keluar sebagai pemenang memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonominya secara mayoritas.

“Sementara itu, kubu yang kalah menjalankan fungsi pengawasan ketat secara kritis, bahkan memiliki mekanisme konstitusional seperti impeachment jika terjadi pelanggaran mendasar. Stabilitas kepemimpinan satu periode tetap terjaga tanpa distraksi koalisi yang rapuh.” Tandasnya.

Kedua, Tiongkok (Sistem Partai Tunggal): Dengan sistem satu partai, Tiongkok memiliki fleksibilitas luar biasa dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang tanpa hambatan dinamika oposisi liberal. Fokus utamanya sangat tajam, yakni mencetak produk barang dan jasa berdaya saing tinggi guna memenangi percaturan globalisasi ekonomi dunia.

“Negara tercinta Indonesia, di sisi yang lain, seringkali masih berada di ruang transisi, terombang-ambing di antara model demokrasi liberal ala Barat dan sistem sentralistik ala Tiongkok. Seperti pernah disentil oleh budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), kebingungan dalam menentukan arah fokus peradaban ini membuat potensi besar bangsa kerap jalan di tempat.” Jelas Chairul Djaelani Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) ini.

Tawaran Solusi Warga GBN: Menuju Indonesia Jaya

Dalam kesempatan tersebut juga, Chairul menyampaikan bahwa sebagai alternatif jalan keluar, komunitas warga bangsa (seperti GBN) mendorong lahirnya rumusan strategis berbasis Mayoritas Politik Tetap.

Menurutnya, jika koalisi partai pendukung pemerintah dapat disatukan dalam sebuah komitmen jangka panjang yang disiplin, maka waktu dan energi penyelenggara negara tidak akan habis untuk kompromi politik jangka pendek. Sebaliknya, sisa waktu dan sumber daya bangsa dapat difokuskan sepenuhnya pada tiga pilar utama pembangunan:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kemandirian ekonomi nasional dari cengkeraman global.
3. Kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini menjadi semacam “wakaf pemikiran” lintas generasi, sebuah panggilan moral agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan bangkit menjadi bangsa yang besar, solid, mandiri, dan luar biasa di kancah global.” Pungkasnya. (Humas/Gus).