Surabaya, kartanusa — Di tengah gelombang diskursus politik nasional yang sarat dengan wacana pemakzulan pejabat negara dan dinamika pasca-Pemilu 2024, sejumlah kalangan pengamat dan masyarakat sipil mengingatkan adanya persoalan fundamental yang kerap luput dari perhatian publik.
Persoalan utama yang dinilai mendesak untuk diselesaikan bukanlah sekadar mengganti figur di pucuk pimpinan, melainkan membenahi akar masalah dari sistem ketatanegaraan itu sendiri yang dinilai mengalami disfungsi sistemik. Hal ini disampaikan oleh Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA., Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur, pada Sabtu (24/10/2026).
Jebakan Masalah Cabang vs Pokok Batang
Menurutnya, Prof. Daniel bahwa kritik tajam mengarah pada parpol yang dinilai terlalu terjebak pada masalah-masalah cabang, seperti hiruk-pikuk wacana pemakzulan atau pergantian posisi kekuasaan, sementara pokok batang tubuh sistem politik Indonesia masih dibiarkan tidak tersentuh.
“Sebagian elemen masyarakat menduga bahwa sebagian elite politik yang gencar mengampanyekan pemakzulan masih terjebak dalam kalkulasi transaksional.” Tutur Prof. Daniel.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ruang-ruang parlemen dan diskursus politik dikhawatirkan hanya menjadi ajang “dagang sapi” lanjutan untuk mengincar kursi empuk, baik posisi wakil presiden, jajaran menteri, maupun bargain politik lainnya.
“Akibat orientasi transaksional tersebut, agenda reformasi partai politik (parpol) serta gerakan strategis untuk Kembali ke UUD 1945 yang asli dan berdaulat seringkali justru dijauhi atau bahkan dibenci oleh para elite parpol.” Tegas Prof. Daniel.
Lemahnya Peran Pengawasan dan Lembaga Negara
Selain menyoroti partai politik sebagai episentrum masalah, sorotan kritis juga diarahkan pada lembaga-lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya dinilai luput dari evaluasi mendalam dan seolah melenggang tanpa tersentuh akuntabilitas publik yang memadai atas karut-marut kontestasi elektoral masa lalu.
Sementara itu, lanjut Prof. Daniel, bahwa para elite partai politik melenggang kangkung tanpa merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar atas berbagai transaksi politik di balik layar Pilpres 2024 yang dampaknya dirasakan rakyat dalam bentuk instabilitas sistemik saat ini.
Urgensi Kembali ke UUD 1945
“Pengamat berpandangan bahwa figur-figur seperti Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanyalah gejala permukaan dari sebuah sistem yang sakit.” Ungkapnya.
Menurutnya, tanpa adanya perombakan mendasar melalui reformasi total partai politik dan evaluasi konseptual terhadap arah konstitusi bernegara, yakni kembali kepada semangat murni UUD 1945, upaya penggantian figur dinilai hanya akan melahirkan siklus masalah yang serupa di masa depan.
“Waktu yang terus berjalan menuntut kesadaran kolektif bangsa agar tidak terus-menerus terjebak pada silang sengketa perebutan kekuasaan jangka pendek yang mengabaikan keselamatan fondasi bernegara secara utuh.” Tandasnya. (Humas/Gus).
