spot_img
No menu items!
More
    HomeEkonomi & BisnisPenegakan Hukum Tambang Ilegal: Ujian Nyata Berbangsa di Tengah Kehidupan 

    Penegakan Hukum Tambang Ilegal: Ujian Nyata Berbangsa di Tengah Kehidupan 

    Penegakan Hukum Tambang Ilegal: Ujian Nyata Berbangsa di Tengah Kehidupan 

    Oleh Lahfa Firdaus

    (Mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya)

    Pemerintah dibawah Presiden Prabowo telah menutup 1.000 lokasi tambang ilegal, termasuk perintah tegas kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk memberantas praktik merusak lingkungan.

    Isu ini bukan sekedar berita nasional, melainkan cerminan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara menyentuh rutinitas warga, seperti petani di Lebak yang kehilangan mata pencaharian akibat pencemaran sungai, dan juga warga Enrekang yang memprotes penangkapan sesama penambang.

    “Di kehidupan sehari-hari, kita sebagai bangsa harus menyeimbangkan penegakan aturan negara dengan empati sosial agar tidak memicu konflik”

    Dampak Tambang Ilegal pada Masyarakat

    Tambang emas ilegal telah merusak ratusan ribu hektar hutan lindung, seperti di Taman Nasional Tanjung Puting dan Gunung Halimun Salak, menyebabkan banjir bandang dan krisis air bersih yang dirasakan warga sekitar setiap hari.

    Presiden Prabowo menegaskan ini sebagai langkah paling berani sepanjang sejarah, dengan target membersihkan ribuan lokasi tersisa untuk lindungi sumber daya alam bangsa. Namun, protes seperti di Enrekang menunjukkan ketegangan antara aparat negara dan rakyat kecil yang bergantung pada tambang sebagai sandaran ekonomi keluarga.

    Tantangan Bernegara di Era Prabowo

    Penertiban ini menguji semangat Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, karena meski pemerintah tutup 1.000 tambang, masih ada 1.000 lagi yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Warga Tuban atau daerah pertambangan lain sering hadapi dilema: patuh pada undang-undang negara atau cari nafkah ilegal demi kelangsungan hidup sehari-hari.

    “Solusi solutif diperlukan, seperti program relokasi pekerja ke sektor legal dan penguatan ekonomi desa, agar berbangsa tak hanya soal razia tapi juga pemberdayaan”

    Sebagai rakyat Indonesia, kita harus dukung penegakan hukum sambil dorong dialog antara pemerintah dan masyarakat terdampak, sehingga kehidupan bernegara jadi lebih adil di tengah isu aktual ini. Dengan begitu, setiap hari kita jalani bukan hanya bertahan, tapi membangun bangsa yang lestari.

    STAI
    previous arrow
    next arrow

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here