Surabaya, kartanusa— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah yang sangat baik dan strategis karena sifatnya yang gratis namun tetap menekankan pentingnya kandungan gizi yang berkualitas. Kendati demikian, efektivitas dan ketepatan sasaran dari implementasi program ini memerlukan pengawalan serta desain kebijakan yang ketat agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ir. H. Chairul Djaelani, MMT., seorang tokoh senior yang juga mantan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara (DPW GBN) Jawa Timur.
Menurutnya, terdapat beberapa catatan krusial yang harus diperhatikan agar program nasional ini tidak salah sasaran dan memberikan multiplier effect yang optimal bagi perekonomian domestik.
Ketepatan Sasaran Berbasis Keluarga Miskin
Hal utama yang disoroti adalah perihal penentuan sasaran penerima manfaat. Chairul menegaskan bahwa prioritas utama program MBG harus diarahkan secara spesifik kepada keluarga prasejahtera atau keluarga miskin.
“Sasaran harus ke atau untuk keluarga miskin. Kalau untuk keluarga miskin masih tersisa, baru naik ke atasnya, demikian seterusnya. Ini untuk menjamin efektivitas Program MBG.” Ujar Chairul dalam pandangannya, Selasa (22/09/2026).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman empirisnya saat masih aktif bertugas di Bappeprov Jatim, pemetaan data kemiskinan yang akurat mutlak diperlukan. Ia mengenang bagaimana Pemerintah Daerah saat itu pernah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta melibatkan Bupati dan Wali Kota untuk mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name, by address di seluruh wilayah Jawa Timur yang dibiayai langsung melalui APBD Pemprov Jatim.
“Mekanisme pendataan berbasis data mikro yang presisi semacam inilah yang dinilai ideal untuk diadopsi secara nasional dalam menentukan penerima manfaat MBG.” Ungkapnya.
Standar Kualitas Menu dan Penguatan Ekonomi Lokal
Dari sisi substansi, lanjut Chairul, bahwa kualitas dan jenis makanan yang disajikan harus memenuhi standar gizi seimbang—mengadaptasi prinsip gizi sehat dengan variasi menu alternatif yang bervariasi.
“Selain aspek kesehatan, penyediaan bahan baku makanan ditekankan agar memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Lokal (SDL) dari wilayah terdekat dengan lokus sasaran, alih-alih mendatangkan pasokan dari luar daerah.” Imbuhnya.
Menurutnya, langkah ini dinilai ampuh untuk menggerakkan roda ekonomi lokal, memberdayakan petani, peternak, serta UMKM di sekitar lokasi program.
Pengawasan dan Supervisi Intensif
Guna memastikan seluruh instrumen berjalan sesuai harapan, Chairul memandang perlunya sistem pengawasan dan supervisi yang intensif. Pengawasan ini harus difokuskan secara berlapis, baik pada ketepatan validitas data sasaran penerima maupun pada standar kualitas dan higienitas menu makanan yang didistribusikan setiap harinya.
“Melalui perbaikan tata kelola sasaran yang akurat, pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, serta pengawasan yang ketat, Program MBG tidak hanya sukses mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mengentalkan ketahanan ekonomi kerakyatan dari tingkat bawah.” Pungkasnya. (Humas/Gus).
