Jakarta, kartanusa—Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Agenda penting ini dilangsungkan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Dilansir dari laman resmi media sosial BPMI Setpres pada Jum’at (14/08/2026).
Mengawali penyampaiannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memegang fungsi yang sangat strategis dalam menjalankan mandat konstitusi.
“APBN tidak sekadar diposisikan sebagai dokumen teknis pengelolaan keuangan negara belaka, melainkan instrumen utama negara untuk melindungi segenap rakyat, memperkokoh fondasi bangsa, serta mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan.” Tegas Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa dalam mendirikan Republik Indonesia kini menjelma menjadi tanggung jawab bersama.
“Seluruh elemen penyelenggara negara bersama rakyat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kehadiran negara mampu memberikan manfaat langsung serta mendongkrak kualitas hidup seluruh masyarakat.” Ungkapnya.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 tersebut, pemerintah mematok sejumlah arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan yang komprehensif, meliputi:
Pertama, Kedaulatan pangan sebagai pilar utama kemandirian nasional.
Kedua, Kemandirian energi dan air guna menjamin keberlanjutan hidup jangka panjang.
Ketiga, Pendidikan dan kesehatan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.
Keempat, Hilirisasi dan industrialisasi demi memperkuat struktur perekonomian nasional di kancah global.
Kelima, Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana untuk pemerataan wilayah dan keselamatan warga.
Keenam, Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa agar roda ekonomi berputar merata hingga tingkat akar rumput.
Ketujuh, Penurunan tingkat kemiskinan sebagai komitmen nyata dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui arah kebijakan fiskal yang terarah pada RAPBN 2027 ini, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas makroekonomi nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan global demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil, dan makmur. (Humas/Gus).
